Aspek Sosial dalam Penataan Ruang


Sebagai sebuah kota metropolitan, berbagai masalah sosial menghantui Jakarta. Namun, di manakah letak aspek sosial ini dalam penataan ruang kota ? Penataan ruang kota di Indonesia, dilakukan melalui rencana kota, yang dibedakan atas berbagai tingkatan rencana, mulai dari tingkat makro sampai mikro, antara lain sebagai berikut : rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR) atau di Jakarta disebut sebagai rencana rinci tata ruang (RRTRW), rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL), lembar rencana kota (LRK), panduan rancang kota (urban design guideline), dan seterusnya. Secara umum, muatan suatu rencana kota mencakup aspek fisik, sosial dan ekonomi. Pada tingkat makro, suatu rencana kota memiliki aspek ekonomi yang kental, sementara itu aspek fisik dan sosial relatif sedikit disentuh. Semakin rinci, maka aspek fisik dan sosial akan semakin kental, sementara aspek ekonomi akan mengecil dominasinya.

Bagaimana hal ini tertuang dalam rencana penataan kota, terutama pada rencana kota tingkat provinsi ? RTRW Provinsi DKI Jakarta 2010 hanya mengaturnya pada Paragraf 2 : Persebaran Penduduk, yakni pada Pasal 13. Aspek yang diatur pasal ini meliputi : proyeksi jumlah penduduk, persebarannya di 5 kotamadya, dan proyeksi jumlah tenaga kerja formal.

Bagaimana untuk tingkat meso ? Apakah aspek sosial mendapat cukup perhatian ? RRTRW kecamatan pada Buku II : Rencana, mengungkapkan bahwa muatan RRTRW kecamatan mencakup 7 bagian utama, yakni : (1) Rencana Kependudukan dan Ketenagakerjaan, (2) Rencana Pengembangan Sektor, (3) Rencana Sistem Jejaring, (4) Rencana Pemanfaatan Ruang, (5) Struktur Pusat Pelayanan Kegiatan Kota, (6) Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Lingkungan, serta (6) Rencana Pengembangan Kawasan Andalan dan Kawasan Lindung. Dari ke-7 muatan ini, yang terkait langsung dengan aspek sosial hanya bagian (1) Rencana Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Bagian lainnya lebih banyak memberikan arahan pengembangan fisik, walaupun antara lain dalam rangka mengakomodasikan kebutuhan sosial. Dari bagian (1) Rencana Kependudukan dan Ketenagakerjaan tersebut, penekanan lebih banyak kepada pengaturan jumlah penduduk, serta ketenagakerjaan.

Pada tingkat mikro seperti dokumen UDGL, muatan yang diatur secara umum mencakup : skenario proyek, panduan peruntukan lahan umum, panduan peruntukan lahan dasar, panduan peruntukan lantai-lantai atas, panduan peruntukan lantai basemen, panduan pedagang kaki lima, intensitas pemanfaatan lahan, sirkulasi kendaraan pribadi, sirkulasi kendaraan umum, sirkulasi pejalan kaki, ruang terbuka umum, ruang terbuka private yang terbuka untuk umum, ruang terbuka private, tata hijau, garis sempadan ‘setback’ bangunan dan jarak bebas antar bangunan, besar sosok (bulk) serta proporsi massa bangunan, ketinggian bangunan, ambang volume bangunan (building envelope), tata letak bangunan dari segi orientasi, ekologi dan iklim, keterpaduan konsep arsitektural yang selaras antara kinerja dan fungsi, tata informasi, rambu-rambu lalulintas, rambu-rambu pejalan kaki, papan nama, street funiture, prasarana dan utilitas, sarana lingkungan dan fasilitas umum, panduan pembangunan sektor dan blok, serta strategi pentahapan pelaksanaan pembangunan kawasan.

Dari ke-2 contoh dokumen di atas, terlihat bahwa muatan rencana penataan kota lebih dominan ke aspek fisik, sementara itu aspek sosial sedikit sekali mendapat perhatian. Untuk kasus Jakarta aspek sosial disajikan secara terpisah dari aspek fisik/ruang, yakni berupa : RUPSB (rencana umum pengembangan sosial budaya). Menyimak keadaan ini, rasanya tak heran jika Jakarta menghadapi kesulitan dalam berbagai permasalahan sosial, yang tak terjawab oleh rencana penataan ruang.

Bagaimana pedoman penataan ruang kota memberikan panduan tentang aspek sosial ini ? Untuk RDTR, panduan dari Departemen PU memberikan panduan dalam proses perencanaan dan dalam muatan rencana. Dalam proses perencanaan aspek sosial disebutkan dalam bentuk perkiraan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi perkotaan. Dalam muatan rencana aspek sosial disebutkan dalam bentuk rencana blok pemanfaatan ruang (block plan) pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang dirinci dalam blok-blok peruntukan, antara lain untuk fasilitas sosial.

Untuk rencana teknik ruang kawasan perkotaan, panduan dari Departmen PU memberikan panduan tentang aspek sosial, yakni juga dalam proses perencanaan dan dalam produk rencana. Dalam proses perencanaan aspek sosial disebutkan dalam bentuk perkiraan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi perkotaan. Dalam produk rencana aspek sosial disebutkan dalam bentuk rencana tapak pemanfaatan ruang lingkungan perkotaan yang dirinci dalam penggunaan dan massa bangunan, antara lain untuk fasilitas sosial. Dalam kegiatan pendataan, aspek sosial ini muncul dalam bentuk data dan kondisi perkembangan kependudukan/demografi, yang meliputi : jumlah penduduk kota/perkotaan; kepadatan penduduk kota/perkotaan; tingkat pertumbuhan penduduk kota/perkotaan; serta lapangan pekerjaan penduduk kota/perkotaan. Dengan data ini diharapkan dapat dilakukan : analisis demografi dan analisis sosial kemasyarakatan. Analisis demografi mencakup : tingkat perkembangan penduduk; pergerakan/mobilitas penduduk kota; distribusi kepadatan penduduk kota/perkotaan; struktur pekerjaan penduduk kota/perkotaan; serta struktur umur dan tingkat partisipasi angkatan kerja kota/perkotaan. Sedangkan analisis sosial kemasyarakatan mencakup : adat-istiadat yang menghambat dan mendukung pembangunan; tingkat partisipasi/peran serta masyarakat dalam pembangunan; kepedulian masyarakat terhadap lingkungan; pergeseran nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat setempat; serta kinerja tingkat pelayanan fasilitas dan utilitas sosial. Apa iya, dengan lingkup data seperti diuraikan di atas, ke-2 kelompok analisis tersebut dapat dilakukan. Apa iya, dengan lingkup analisis seperti diuraikan di atas, dapat dirumuskan arahan penanganan permasalahan keruangan sosial kota yang memadai ?

Jadi tak heran rasanya jika kota-kota kita tak siap menghadapi berbagai masalah sosial, khususnya yang terkait dengan ruang kota, misalnya : penguasaan suku/etnis tertentu akan bagian kota tertentu (Kampung Ambon, Pecinaan, dan lain-lain), pengguasaan titik-titik transfer angkutan kota dan  penggal jalan tertentu oleh kelompok tertentu sehingga ada kewajiban bagi kenek bus yang lewat untuk setor, perwilayahan kekuasaan siswa sekolah-sekolah pemicu tawuran, komunitas mesjid tertentu di sekitar mesjid tersebut, lokasi tempat mejeng (dulu ada Lintas Melawai), lokasi tempat nongkrong (remaja ekonomi lemah, remaja golongan atas, klub sepeda motor, dan lain-lain), pola perjalanan dari/ke tempat kerja, multiplier effect berupa UKM di sekitar fasilitas sosial/umum tertentu, atau yang sudah rutin seperti pedagang kali lima (PKL). Perhatian juga hendaknya tidak dibatasi pemukiman yang sudah berada lama dari golongan ekonomi lemah di kota. Bagaimana kiranya dengan aspek sosial dari permukiman baru dari golongan ekonomi kuat, misalnya berupa : konflik pada kawasan perbatasan permukiman dengan wilayah di luarnya, ketakutan akan penjarahan, kemacetan yang ditimbulkan (kendaraan menuju tempat kerja dan sekolah), privilese ramp ke jalan tol, dan sebagainya.

Yayat Supriyatna (2007) menyebutkan bahwa bagi suatu rencana penataan kota, diperlukan pemahaman tentang gejala sosial budaya masyarakat yang memiliki relevansi kuat dengan perencanaan tata ruang, pemahaman tentang faktor utama yang melatar belakangi perkembangan sosial budaya, serta pemahaman tentang variabel sosial budaya yang memiliki signifikasi kuat dengan perencanaan tata ruang. Pemahaman dan pemanfaatannya hendaknya dapat dilakukan pada berbagai jenjang rencana kota, dengan intensitas yang semakin menguat dengan semakin rincinya rencana.

Pemahaman atas aspek geografi sosial kota, dan kota sebagai organisma sosial kiranya sudah waktunya mendapat tempat yang memadai, baik dalam penduan penyusunan rencana penataan kota, maupun dalam produk rencana itu sendiri. Sudah waktunya untuk melibatkan ahli-ahli sosial dalam pembangunan kota, untuk tidak menjadikan kota sekedar sebagai mesin ekonomi yang “garang”, tetapi memiliki wajah sosial yang “teduh”.

Keterangan : Ditulis pada tanggal 19 Februari 2007.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s