Banjir (Lagi)


Awal Februari 2007 Jakarta kembali digempur banjir. Rasanya belum lepas dari ingatan kita ketika hal sama terjadi di tahun 2002 yang lalu. Kala itu puncak dari kepanikan adalah pada Jum’at sore, 1 Februari 2002 hingga Sabtu 2 Februari 2002 dinihari, di mana ribuan orang karyawan terjebak banjir di jalan-jalan di seputar Jakarta, hingga tidak dapat pulang ke rumahnya. Kali inipun terjadi pada tanggal dan hari yang hampir bersamaan. Barangkali penduduk Jakarta perlu menjadikan tanggal 1 Februari sebagai Hari Waspada Banjir, atau 29 Januari sampai 4 Februari sebagai Pekan Waspada Banjir.

Pada banjir besar yang terjadi Januari – Februari 2002 yang lalu, warga Jakarta dan sekitarnya panik, dan pasrah (tapi tidak rela tentunya) menghadapinya. Walaupun sudah memiliki pengalaman tersebut, namun pada tahun 2007 ini tetap saja rasa panik dan pasrah tetap ada.

Penyebabnya ? Katanya, topografi dataran Jakarta hampir 40% berada di bawah permukaan laut. Selain itu, 13 sungai mengalir melintasi wilayah DKI Jakarta. Jadi jangan heran jika Jakarta harus senantiasa waspada terhadap banjir. Penduduk Jakarta diminta oleh “yang berwenang” untuk “akrab” dengan banjir. Ini dikatakan di tahun 2002 yang lalu, namun ucapan senada dalam susunan kata dan kalimat yang berbeda keluar lagi di tahun 2007 ini. Kala itu tidak kurang dari 20 LSM menuntut Gubernur Sutiyoso untuk mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggung jawaban atas penderitaan banyak orang akibat banjir. Untuk 2007 ini, tanpa dituntut untuk mundurpun memang sudah waktunya mundur. Atau ke-20 LSM tersebut akan menuntut “kambing hitam” yang lain, karena yang ini sudah waktunya mundur, sehingga tidak ada gunanya dituntut. Apakah akan tetap 20 LSM, atau akan bertambah lagi untuk “mengeroyok” topik menarik ini.

Waktu itu (2002), sejumlah “pakar” ramai-ramai bersuara, antara lain melalui tulisan : (1) “Penanggulangan Bencana Banjir di Propinsi DKI Jakarta” oleh Gubernur Sutiyoso (Seminar Trisakti), (2) “Pendekatan Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek & Bopunjur Untuk Upaya Pengendalian Banjir di Wilayah DKI Jakarta dan Sekitarnya” oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Dep. Kimpraswil (Seminar Trisakti), (3) “Rencana Tata Ruang dan Konsep Pengendalian Banjir di Propinsi DKI Jakarta” oleh Setiawan Kanani (Seminar Trisakti), (4) “Penanggulangan Banjir di DKI Jakarta Pasca Banjir Bulan Februari 2002” oleh Leo Sianturi (Seminar INKINDO), dan (5) “Pengendalian Banjir DKI Jakarta dan Sekitarnya” oleh Djendam Gurusinga (Seminar INKINDO). Pada tahun 2002 tersebut, para ahli menyimpulkan bahwa penyebab banjir adalah gabungan dari faktor-faktor berikut : (1) curah hujan yang tinggi; (2) perubahan tata guna tanah di daerah hulu yang menyebabkan bertambahnya surface run-off serta terjadinya erosi; (3) penyimpangan-penyimpangan dalam pemberian IMB dan SIPPT, sehingga menyebabkan hilangnya tempat parkir air dan bertambah besarnya surface run-off di Jakarta, termasuk di sini kegiatan reklamasi dan/atau pengurugan di daerah rawa-rawa di utara Jakarta; (4) penyempitan dan pendangkalan sungai-sungai yang mengalir melalui Jakarta akibat digunakannya bantaran sungai sebagai pemukiman liar; (5) kebiasaan sebagian masyarakat membuang sampah ke sungai, dan erosi pada daerah hulu; (6) belum bisa dibangunnya sarana pengenalian banjir sesuai master plan pengendalian banjir 1997 akibat terbatasnya dana, (7) naiknya permukaan air laut atau turunnya permukaan tanah. Apakah kali ini (2007) akan ada kegiatan rame-rame lagi memberikan pendapat dan usulan solusi ? Kita lihat tunggu dan saja, siapa yang mendapat keuntungan dari kepakarannya akibat bencana banjir ini.

Waktu itu (2002), ada 3 tahapan program : jangka pendek/mendesak, jangka menengah (2003-2004), dan jangka panjang (2005-2012). Program jangka pendek/mendesak yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun (2002) meliputi kegiatan-kegiatan pemulihan fungsi prasarana pengenalian banjir yang rusak akibat banjir awal 2002. Program jangka menengah (2003-2004) meliputi normalisasi Ciliwung hilir (Condet – Manggarai), Banjir Kanal Barat, sungai-sungai besar dan kecil, Cengkareng Drain, serta sistem peringatan dini. Program jangka panjang (2005-2012) akan mengacu pada Master Plan 1997 yang disesuaikan dengan perkembangan di lapangan. Posisi saat ini (2007), tentunya berada dalam periode jangka panjang (2005-2012). Tetapi, bagaimana pelaksanaan yang jangka pendek/mendesak dan jangka menengah. Koq rasanya tidak ada kemajuan dari kejadian bencana di tahun 2002 tersebut.

Waktu itu (2002), ada pula masukan dari para ahli untuk mengurangi surface run-off adalah dengan membangun tangkapan air/kolam resapan di hulu, membangun sumur resapan individual untuk masing-masing rumah di hilir, dan untuk daerah hulu agar membangun rumah dengan sistem panggung. Waktu itu (2002) diharapkan agar usulan dari para ahli ini tentunya dapat diakomodasikan oleh para pembuat kebijakan ke dalam kebijakan nasional pengendalian banjir. Entah bagaimana pelaksanaannya, koq banjir tetap ada.

Mengenai sumur resapan, waktu itu (2002) dikatakan : (1) di DKI Jakarta sebenarnya telah menjadi keharusan bagi pemilik bangunan tinggi dengan mengaitkannya dengan pemberian IMB, dan (2) masalahnya kurang efektifnya pengawasan menyebabkan pembangunan sumur resapan ini hanya bersifat proforma untuk mendapatkan IMB. Apakah hal ini sudah dibenahi di tahun 2007 ini ?

Katanya, untuk mengatasi permasalahan banjir di Jakarta, antara lain diperlukannya rencana tata ruang Jabodetabek Punjur. Lho, kalau sudah tahu ada kebutuhan tersebut, mengapa RTRW Jabodetabek Punjur tidak juga dihasilkan. Katanya, masih dalam proses. Sampai kapan ? Masyarakat keburu kelelep.

Waktu itu (2002), disebutkan bahwa konsep penataan ruang Bopunjur berdasarkan Rencana Tata Ruang Bopunjur, Keppres No. 114/1999, adalah mengarahkan sebagian besar kawasan tersebut sebagai daerah resapan (83,88 %), sedangkan kawasan perkotaan hanya 16,12 %. Ditjen Penataan Ruang Dep. Kimpraswil menyatakan bahwa berdasarkan Citra Landsat tahun 2001, luas kawasan perkotaan menjadi 35000 Ha atau 29 %. Jadi telah terjadi pertambahan luas kawasan perkotaan dari 1999 sampai tahun 2001 sebesar 6 % (dari 23 % menjadi 29 %). Ini berarti juga telah ada penyimpangan dari arahan Keppres 114/1999 sebesar kurang lebih 80%. Jadi waktu itu saja sebenarnya sudah tahu salah satu penyebab banjir. Masalahnya, untuk mengembalikan kawasan perkotaan dari 29 % menjadi 16,12 %, kelihatannya merupakan hal muskil. Siapa yang harus melaksanakan ? Departemen PU, Pemerintah Kabupaten Cianjur, Pemerintah Kabupaten/Kota Bogor, Pemerintah Kota Depok, BKSP Jabodetabek, Bappenas ? Siapa donk ? Biayanya berapa dan dari mana ? Kalau tidak melaksanakan, sanksinya apa ? Siapa yang bisa memberikan sanksi tersebut ? Kepada siapa sanksi diberikan ?

Aaah, ruwet juga urusan mengatasi banjir ini, sehingga walaupun di tahun 2002 sudah terjadi, di tahun 2007 terjadi lagi. Barangkali kita perlu melantik “kambing hitam” baru : banjir 5 tahunan. Jadi tahun 2012 mendatang waspada. Lalu kalau tahun 2008 mendatang terjadi lagi, tinggal tunjuk kambing hitam baru : banjir tahunan. Tinggal ubah waktunya saja, mau tahunan, 5 tahunan, 20 tahunan, atau 50 tahunan, silahkan pilih, yang penting kambing hitam selalu rela.

Lalu sebagaimana biasa kita tinggal berkata : kita ambil hikmahnya. Memang kita bangsa yang rajin memetik hikmah, dari kekalahan tim sepak bola, kegagalan tim bulu tangkis, dan sekarang banjir. Bulan depan paling-paling masyarakat sudah lupa dan kehidupan akan berjalan normal kembali. Saat ini, mari berakrab-akrab dengan banjir.

Keterangan : Dimuat di harian Seputar Indonesia, 6 Februari 2007.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s