Bencana Alam dan Rencana Tata Ruang Wilayah


Berbagai bencana sedang melanda negeri tercinta Indonesia. Secara umum, yang saat ini sedang banyak berkecamuk dapat dibedakan atas bencana alam dan bencana transportasi. Yang kali ini akan disoroti adalah bencana alam. Belum lepas dari ingatan kita ketika bencana banjir antara lain melanda Aceh Tamiang, pesisir timur Sumatera, dan secara rutin terjadi di ibukota negara ini. Ada pula bencana longsor di Sumatera Barat.

Yang kerap ditanyakan masyarakat awam adalah, bukankah daerah-daerah tersebut, sebagaimana halnya sebagian besar wilayah di bumi pertiwi ini sudah memiliki rencana tata ruang wilayah (RTRW) ? Lantas koq masih ada bencana yang terjadi dan menimpa manusia ? Di mana peran rencana tersebut ? Apakah rencana yang disusun tidak dapat berbuat banyak menghadapi fenomena bencana alam tersebut ? Sebagai orang yang sedikit berkecimpung dalam bidang penataan ruang, penulis sering mendapat pertanyaan demikian dari orang di sekitar.

Yang sering tidak dilihat oleh masyarakat umum adalah bahwa kenyataan di suatu daerah yang potensial terjadi bencana, sudah lebih dulu ada penduduknya, jauh sebelum rencana dibuat. Misalnya saja untuk Jakarta, yang sudah sejak jaman Portugis, berlanjut ke jaman Belanda dan Jepang, sudah bersahabat dengan bencana banjir, mengingat posisinya di dataran rendah Teluk Jakarta. Sementara itu, RTRW DKI Jakarta terakhir disusun tahun 1999.

Memang, dalam suatu dokumen rencana, senantiasa terdapat kajian dan arahan pengelolaan tentang kawasan lindung dan budidaya, yang didasarkan atas kajian daya dukung fisik dan lingkungan. Aspek ini antara lain terkait dengan upaya penemukenalan sensitivitas kawasan terhadap lingkungan, bencana alam dan kegempaan. Sebagai produk dari perencanaan, antara lain adalah : kawasan rawan letusan gunung berapi, rawan gempa, rawan tanah longsor, rawan gelombang pasang dan rawan banjir.

Memang suatu dokumen rencana dapat mengidentifikasi dan menentukan bahwa suatu kawasan memiliki kerawanan terhadap jenis bencana tertentu. Yang menjadi persoalan, jika “sudah sejak jaman Portugis, berlanjut ke jaman Belanda dan Jepang” di wilayah tersebut sudah ada penduduknya, lantas bagaimana ?

Sesungguhnya, dalam suatu dokumen rencana senantiasa terdapat bagian yang berjudul : (1) Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang dan, (2) “Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung, Budidaya, dan Kawasan Tertentu”, dan bagian ini seharusnya ada, karena diatur melalui Kepmen Kimpraswil No. 327 Tahun 2002. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah bagian-bagian tersebut cukup memberikan arahan (1) bagaimana suatu daerah seharusnya mengidentifikasi berbagai potensi bencana yang ada, dan (2) bagaimana suatu daerah harus bersikap dalam menghadapi bencana alam.

Kalaupun hal ini sudah dilakukan, persoalan selanjutnya adalah aspek pelaksanaan rencana. Bagaimana pemerintah harus bersikap menghadapi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan longsor misalnya, sementara rencana yang ada sudah menyebutkan bahwa kawasan tersebut seharusnya dikosongkan. Isu sensitif dan makanan empuk bagi LSM adalah “penggusuran”, yang sedapat mungkin dihindari pemerintah, khususnya dalam menghadapi Pilkada. Di sini terdapat peluang untuk “membiarkan” masyarakat untuk tinggal di suatu kawasan rawan bencana, tetapi dengan memberikan panduan bersikap bagaimana menghadapi kejadian bencana, yang seharusnya sudah diidentifikasi dalam proses penyusunan rencana. Istilah kerennya “mitigasi”. Aspek inilah yang seharusnya mendapat perhatian dalam penyusunan rencana, baik untuk rencana tingkat provinsi, tingkat kabupaten, maupun tingkat kota.

Keterangan : Ditulis pada tanggal 12  Januari 2007.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s