Menyoal Penggunaan Sepeda Motor di Jakarta


Mengendarai sepeda motor di Jakarta bisa dibilang buah simalakama. Mereka harus berjuang keras memperjuangkan haknya yang direbut kendaraan beroda empat, pedagang kali lima, tempat parkir, bengkel, dan sebagainya. Belum lagi dengan predikat yang disandangnya sebagai “pembunuh nomor satu di jalan raya”. Bagi pengendara tentunya kalau bisa memilih, mereka tidak akan memilih sepeda motor sebagai moda angkutannya. Maunya, kendaraan beroda empat. Apa daya kantong tak mendukung. Lantas mengapa tidak beralih ke angkutan umum yang sudah disediakan pemerintah, khususnya busway (istilah yang sudah terlanjur salah kaprah), ataupun bus reguler ? Kenapa tidak pemerintah sendiri yang mencoba mencari tahu kenapa tidak demikian ?

Secara gampangnya, pengguna angkutan umum tidak sekedar naik bus. Naik bus barangkali merupakan kendaraan utamanya. Tetapi, tidakkah disadari bahwa sebelum naik bus, sebelum itu ada serangkaian upacara yang harus dilalui, yang juga mengeluarkan uang dan berarti menambah pengeluaran ? Ke luar dari pintu rumah, pertama-tama naik ojek dulu, taruhlah biayanya sebesar Rp. 3.000,-. Lalu di sambung angkot, taruhlah biayanya sebesar Rp. 4.000-. Kalau lokasi rumahnya strategis, barangkali dari perhentian angkot tersebut bisa langsung naik busway kebanggaan kita Rp. 6.000,-. Dari perhentian busway tinggal jalan sedikit sampailah di kantor yang megah dan bergengsi di Jl. Thamrin. Total biaya perjalanan pulang pergi Rp. 26.000,-.

Di tambah makan siang, sekarang ini paling sedikit yang masih agak pantas untuk orang kantoran (“mosok orang kantoran cari yang murah, khan gajinya gede”, begitu sindir sang penjual), taruhlah Rp. 9.000, sehingga total biaya perjalanan dan makan siang menjadi Rp. 35.000,- per hari. Di kali 20 hari kerja saja sudah menjadi Rp. 700.000,- per bulan. Ini baru biaya minimal, belum ditambah membeli oleh-oleh untuk anak di rumah, membeli teh botol karena haus di jalan, beli bakso di kantor untuk snack sore. Bisa-bisa Rp. 1.000.000,- per bulan. Kalau gajinya Rp. 2.500.000,- per bulan, maka yang tersisa hanya Rp. 1.500.000,-. Bisa apa di Jakarta dengan uang segitu ?

Jarak rumah ke kantor dari Bodetabek ke Jakarta rata-rata 30 km, jadi pulang-pergi 60 km. Kata iklan penjual, sepeda motor bebek 1 liter cukup untuk 60 km, kalau iklannya tidak berlebihan. Jadi 1 hari perjalanan pulang-pergi menghabiskan 1 liter BBM, seharga Rp. 5.500,-. Bandingkan saja antara Rp. 26.000,- dengan Rp. 5.500,-. Hampir seperlimanya. Tidak heran jika busway (beserta segenap angkutan pendukung lainnya) menjadi kurang laku.

Ini baru dari segi biaya. Dari sudut mobilitas, jangan ditanya. Kalau dengan angkutan umum sudah biayanya relatif lebih besar, mobilitasnya juga kurang. Pegawai bagian tertentu urusannya tidak sekedar pergi-pulang rumah-kantor. Di kantor sendiri masih banyak urusan yang mengharuskan bergerak ke sana ke mari, yang harus dipenuhi secara cepat dan tepat waktu. Apa angkutan umum sudah bisa memenuhi hal ini ? Coba deh pegawai Dinas Perhubungan DKI menjawab hal ini.

Yang sering dikeluhkan dari pengendara sepeda motor adalah kelakuannya. Sampai-sampai ada salah satu stasiun televisi swasta membuat acara yang menyoroti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor tersebut. Namun ada hal yang sering dilupakan di sini, yakni kendaraan beroda empat.  Bagaimana kelakuan pengguna, atau tepatnya penggunaannya ? Penggunaan ruang yang terbatas oleh kendaraan ini hanya untuk mengangkut 1 – 2 orang merupakan suatu keegoisan tersendiri. Taruhlah sebuah kendaraan beroda empat menggunakan ruang sebesar 1 ½ meter x 2 meter = 3 meter persegi, yang digunakan oleh boss dan supirnya. Berarti 1 orang menggunakan ruang 1 ½ meter persegi. Bandingkan dengan sepeda motor 1 ½ meter x ½ meter = ¾ meter persegi untuk 1 orang. Badan jalan selebar 3 meter di pinggiran Jakarta, diborong semuanya oleh kendaraan beroda empat ini. Tinggallah sang sepeda motor berakrobat di pedestrian, yang masih juga dipersalahkan karena mencaplok hak pejalan kaki. Di sini berlaku hukum siapa kuat dia menang ! Sepeda motor kalah kuat dari kendaraan beroda 4, maka dia menekan pejalan kaki. Mengenai kendaraan beroda 4, sudah egois dalam penggunaan ruang kota yang terbatas, masih pula ditambah dengan keserakahan dengan mengakali peraturan three-in-one, dengan menggunakan joki-joki. Katanya sih, elu jual gue beli. Ada joki, ya dimanfaatkan !

Kalau mau membenahi, coba susun sistem transportasi kota yang tidak sekedar memihak kepada kendaraan beroda empat, tetapi juga berpihak kepada sepeda motor, dan juga kepada pengguna angkutan umum. Apa hal ini saat ini sudah dipenuhi ? Sistem transportasi untuk kota mana, hanya Provinsi DKI Jakarta saja, atau terpadu dengan Jabodetabek. Untuk moda transportasi apa ? Untuk biaya perjalanan harian rata-rata sebesar berapa ? Apakah hanya untuk aspek prasarana dan sarana transportasi saja ? Bagaimana aspek pengelolaan/pengaturan ? Siapa yang menyusun, tenaga ahli dalam negeri atau dari luar ? Anggaran proyeknya dari dalam negeri atau dari luar ? Kalau dari luar, apakah mereka cukup memahami permasalahan transportasi di Jakarta ? Kalau dari luar, apakah tidak ada agenda tersembunyi, seperti melariskan dagangan kendaraan beroda empat dan sepeda motor misalnya ? Oops keceplosan, sorry.

Keterangan : Ditulis pada tanggal 1 Desember 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s