Perpasaran Kota Depok


Depok adalah sebuah kota yang tengah menggeliat bangun di selatan Jakarta, buka di Jakarta Selatan. Dalam usianya yang relatif muda, berbagai pembangunan fisik dengan giatnya terjadi di kota ini. Jika kita mengamati kawasan “pusat kota”, yakni di sekitar kantor walikota, terlihat adanya pembangunan kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa yang berlangsung dengan pesatnya. Sejumlah kawasan permukiman berkembang dengan pesatnya pula di kota ini, misalnya : Sawangan Permai, Rivaria, Maharaja, Pesona Depok, Khayangan, dan sebagainya.

Kondisi Depok terasa berbeda sekali dengan saat penulis masuk ke Depok, sekitar 15 tahun yang lalu. Alih fungsi guna lahan tempak di berbagai wilayah. Padahal, seingat penulis, katanya sebagian Depok merupakan bagian dari Kawasan Bopunjur, yang merupakan wilayah serapan air bagi Jakarta. Mungkin, walaupun perkembangan begitu pesat terjadi, faktor intensitas guna lahan (seperti : KDB, KLB, sempadan jalan, sempadan bangunan, sempadan sungai, sempadan situ, dan sebagainya) tetap dikendalikan, sehingga kemampuan peresapan air tetap terjaga, semoga.

Apabila kita mengamati perkembangan yang terjadi di sekitar “pusat kota” Depok, kita akan menjumpai demikian banyak pusat perdagangan dan pusat perbelanjaan di sini. Sebut saja : Goro, Alfa, Depok Plaza, Depok Mall, dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan, apakah perkembangan dan pengembangan pusat perdagangan dan pusat perbelanjaan ini telah dilakukan berdasarkan kajian yang mendalam ? Bagaimana dengan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) ? Apakah masih dapat terus bertahan, atau tergerus oleh “mekanisme pasar” ? Dengan adanya perkembangan pusat perdagangan/perbelenjaan baru seperti : ITC, Carrefour, Detos (Depok Town City), Margo City, apakah nasib UMKM tidak akan semakin merana ? Mengapa sejumlah perdagangan/perbelenjaan baru dari jenis hypermarket bertumpuk menjadi satu dalam wilayah relatif sempit, bahkan di “pusat kota”. Dampak lain yang ditakutkan, apakah tidak terjadi gejala kemacetan lalu-lintas yang akan semakin parah, utamanya di Jl. Margonda ?

Jika kita menelaah kasus Jakarta, kita akan melihat bahwa hypermarket hanya diizinkan untk berada di “ring road”, seperti Jl. TB Simatupang, atau Jalan Arteri, seperti Jl. Jenderal A. Yani. Hal ini di atur oleh Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perpasaran Swasta, yang pada Pasal 10 menyebutkan antara lain : (1) Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya di atas 2.000 m2 sampai dengan 4.000 m2 harus berjarak radius 2 km dari pasar lingkungan dan terletak di sisi jalan Kolektor/Arteri, dan (2) Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya di atas 4.000 m2 harus berjarak radius 2,5 km dari pasar lingkungan dan harus terletak di sisi jalan Kolektor/ Arteri.

Pada kasus lain, saat ini sejumlah minimarket dengan gencarnya menyerbu kawasan-kawasan dan kantong-kantong permukiman/perumahan, yang berdampak pada kelesuan dan kematian kios, warung, toko dan usaha kecil lainnya. Dengan sistemnya yang sangat efisien, minimarket berwaralaba akan menggulung berbagai UMKM tersebut. Sementara itu, seharusnya pemerintah mendorong efisiensi pada berbagai UMKM yang tumbuh secara tradisional, agar dapat bersaing dengan minimarket berwaralaba tersebut. Pada sisi lain, serbuah berbagai usaha perpasaran moderen ke dalam kawasan-kawasan dan kantong-kantong permukiman/perumahan apakah tidak merupakan benturan dengan ketentuan/arahan peruntukan lahan dari RTRW Kota Depok.

Bagaimana dengan jam buka dari usaha perpasaran moderen tersebut, yang umumnya dimulai dari 07.00, sebagaimana yang terjadi pada sejumlah minimarket. Tidakkah ini “mematikan” pasar tradisional ? Apakah tidak lebih baik jika jam buka usaha perpasaran moderen tersebut digeser menjadi jam 9.30 misalnya, sehingga tidak terjadi rebutan konsumen.

Dalam peristilahan perdagangan/perbelanjaan sudah dikenal beberapa bentuk usaha perpasaran moderen, seperti : mini swalayan (minimarket), supermarket, hypermarket, pusat perdagangan (trade centre), dan mall/super mall/plaza. Sementara itu, di luar bentuk-bentuk tersebut, masih terdapat bentuk lainnya seperti : specialty store, specialty retail markets / retail parks, department store, traditional department store, discount store, food-based superstore, supercenter, off-price, off-price centers, chain store, warehouse store, convenience store, convenience store, mini-convenience stores, conventional supermarket, conventional supermarket, mini convenience store, limited selection convenience store, traditional convenience store, expanded convenience store, hyper convenience store, factory outlet, factory-outlet-center, hypermarket, megamall, membership (warehouse) club, shopping-center, neighborhood shopping center, supermarket, regional shopping center, regional center, super regional center, theme/specialty, variety store, wholesaler – cooperative, wholesaler – voluntary, arcades/galleries/courts, contractual retail, warehouse retail, convenience food retail, dan vendor retail. Siapkah Pemerintah Kota Depok, jika dalam Era Globalisasi ini ada pengusaha dari luar negeri yang hendak melakukan investasi dalam salah bentuk usaha perpasaran moderen di atas ? Jangan-jangan jangankan siap, memahaminya saja barangkali masih terbata-bata, yang akan berdampak pada kebijakan perpasaran yang salah sasaran.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah masalah persaingan usaha dalam bisnis perpasaran. Dalam bidang ini, sebetulnya sudah ada aturan main dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sejumlah prinsip yang perlu mendapat perhatian, baik Pemerintah Kota Depok, maupun inventor dan calon investor di bidang perpasaran, antara lain adalah : monopoli, praktek monopoli, pemusatan kekuatan ekonomi, posisi dominan, pelaku usaha, persaingan usaha tidak sehat, perjanjian, persekongkolan atau konspirasi usaha, pasar, pasar bersangkutan, struktur pasar, perilaku pasar, pangsa pasar, harga pasar, konsumen, barang, dan jasa. Apakah hal ini sudah menjadi perhatian stakeholder di atas ? Semoga !

Sebagai kesimpulan, apabila perkembangan perpasaran yang pesat tersebut di Kota Depok tidak ada kendali dan kontrol yang baik, hal ini akan mengganggu stabilitas pasar dan memberikan dampak sosial dan politik yang cukup krusial. Hal-hal yang dikhawatirkan akibat dari perkembangan tersebut adalah : dampak sosial, khususnya kepada para pedagang golongan UMKM (usaha mikro dan menengah), terjadi persaingan usaha yang tidak sehat (bahkan akan saling mematikan, sehingga siapa yang kuat dialah yang menang), dampak kepada prasarana lalu-lintas (sehingga menimbulkan simpul-simpul kemacetan baru). Permasalahan tersebut perlu secepat mungkin diselesaikan melalui peraturan daerah yang mampu mengakomodasi kepentingan dan harapan semua pihak yang menjadi stakeholder. Permasalahan tersebut, tentunya harus sesegera mungkin diselesaikan. Secara umum terdapat 4 prinsip utama perpasaran yang perlu diperhatikan. Pertama, supply control, yaitu peraturan yang mampu mensinergikan kontrol pasokan ruang belanja yang saat ini dirasakan tanpa kendali dan tanpa koordinasi. Kedua, fairness on market competition, yaitu regulasi yang mampu menjaga tingkat persaingan pasar yang sehat tanpa harus dilakukan proteksi yang berlebihan. Ketiga, market database approach, yaitu regulasi yang berlandaskan kejelasan dan keakuratan data perkembangan pasar, sehingga melalui informasi pasar yang akurat Pemerintah Kota Depok dapat melakukan kontrol dan kendali. Keempat, balancing on spreading development, yaitu mensinergikan sebaran dan distribusi pembangunan ruang belanja yang sejalan dengan kebijakan tata ruang dan sebaran pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kota Depok.

Mumpung saat ini sedang dilakukan evaluasi dan penyusunan ulang RTRW Kota Depok oleh Dinas Tata Kota Depok bersama Bappeda Kota Depok, maka hendaknya hal ini dapat menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.

Keterangan : Ditulis pada tanggal 30 Agustus 2005.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s