Persoalan Kebakaran di Permukiman Kumuh


Kebakaran di permukiman kumuh di Jakarta merupakan persoalan yang hampir dapat dikatakan rutin. Sebut saja Tambora, daerah cukup intensi sebagai sasaran pemberitaan mengenai lokasi bencana kebakaran. Saking rutinnya, bahkan sampai ada pihak-pihak yang mensinyalir bahwa kebakaran tersebut disengaja, walaupun hal ini dibantah oleh mereka yang berwenang. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Fauzi Bowo dengan tegas mengatakan, “Pemerintah yang tidak waras bila membakar rumah warga.” Di Jakarta ini terdapat 53 daerah kumuh yang rawan kebakaran tersebar di lima wilayah, diantaranya di Jakarta Pusat terdapat Tanah Tinggi, Galur, dan Kebon Kosong (Joharbaru). Kemudian di Jakarta Utara, di Kamal Muara dan Penjaringan. Sedangkan di Jakarta Barat antara lain di Krendeng, Tambora, Kapuk, dan Cengkareng. Di Jakarta Selatan terdapat di Mampang Prapatan, dan Pesanggarahan. Kemudian di Jakarta Timur terdapat di Pulogadung, Jatinegara Kaum, dan Makasar.

Kondisi di kawasan permukiman kumuh dicirikan oleh kepadatan bangunan yang cukup tinggi, bahkan akan semakin tinggi. Ciri lainnya adalah kawasan perumahan yang tak tertata rapi dan cenderung semakin luas, letak perumahan yang berdempetan, serta terbuat bangunan terbuat dari bahan bangunan yang mudah terbakar. Bahan bangunan tersebut bervariasi, dari kardus, tripleks hingga tembok. Sediaan prasarana lalu-lintas di dalam kawasan sangat sempit dengan tingkat aksesibilitas yang rendah. Permukiman rapat bangunan dan padat penduduk umumnya memiliki jalan sempit, sehingga menyulitkan petugas masuk. Selain itu, secara perlahan tapi pasti, prasarana ini “direbut” untuk penggunaan lahan lain. Di luar hal-hal di atas, hal yang terkait langsung berupa infrastruktur pendukung operasi pemadaman kebakaran, kondisinya tidak mampu mengimbangi ancaman dan kebutuhan penanggulangan kebakaran. Dari sisi masyarakat, umumnya kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran juga masih relatif rendah. Yang membuat kondisi semakin buruk, upaya pembenahan sistem penanggulangan kebakaran, khususnya di permukiman kumuh, bukan salah satu prioritas, karena kalah oleh kebutuhan penataan komponen ruang kota lainnya.

Akibat berbagai hal tersebut, kebakaran di kawasan permukiman kumuh cepat sekali meluas dan menyebar, yang menyebabkan sering terjadi jatuhnya korban jiwa sia-sia. Bagi para UMKM di kawasan permukiman kumuh tersebut, dampak ikutan lainnya adalah terjadi stagnasi usaha dan investasi menjadi rugi.

Upaya membenahi ancaman kebakaran di permukiman kumuh bukanlah hal yang mudah. Upaya ini perlu dimulai dari lingkup makro berupa penataan kembali tata ruang kawasan permukiman sesuai RTRW kota. Ini saja sulitnya bukan main. Sedangkan untuk upaya dari lingkup mikro, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, melengkapi kawasan dengan hidran dan sumur kebakaran. Di sini koordinasi dengan pihak “penyedia” air perlu dilakukan, yakni melalui program pengembangan jaringan air bersih kota. Jika upaya ini menemui kendala, mengingat hidran banyak yang rusak, maka pembangunan tendon dan tangki air dapat menjadi alternatif. Tandon adalah tempat penyimpanan air dari sumur artesis atau air tanah berkapasitas minimal 100 meter kubik. Selanjutnya adalah pembentukan pos pemadam kebakaran di kawasan padat penduduk. Inipun perlu dikaji dengan masak-masak, khususnya untuk aspek biaya pembangunan dan pengoperasian pos berikut segenap isinya. Selanjutnya diperlukan upaya pemasangan smart alarm dan pembentukan SKLK (sistem ketahanan lingkungan kebakaran), serta pengadaan peralatan submersible pump, fire motor-cyle, dsb. Fire motor-cyle merupakan alternatif jawaban untuk menghadapi persoalan sempitnya jalan di kawasan permukiman kumuh. Di luar upaya teknis tersebut, pendekatan dari aspek kelembagaan dan peran serta masyarakat juga merupakan langkah yang perlu dilakukan. Upaya penanggulangan kebakaran tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi penanggulangan kebakaran (IPK) saja, tetapi instansi lainnya, langsung maupun tak langsung. Upaya penanggulangan kebakaran mencakup kegiatan : pendeteksian kebakaran, pemeriksaan sarana / peralatan, komunikasi kejadian, operasi pemadaman, pemadaman kebakaran pasar, pedoman cara penanggulangan, operasi tindakan penyelamatan, bantuan sosial, penanganan bahan berbahaya dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelibatan instansi lainnya perlu diarahkan untuk tiap kegiatan tersebut, khususnya untuk kejadian di permukiman kumuh. Namun, jika pelibatan instansi lain ini menghadapi kesulitan mengingat keterbatasan anggaran pemerintah, maka pembentukan dan pembinaan balakar (bantuan pelaksana harian pemadam kebakaran) setempat merupakan alternatif langkah yang dapat dilakukan. Namun inipun tetap saja membutuhkan anggaran, karena pemberdayaan Balakar tersebut harus dilakukan melalui instansi-instansi seperti : IPK, PU, Dikbud, LSM, RT, RW, Lurah, dan Camat. Namun, solusi ini relatif lebih “murah” dan efektif dari yang lainnya.

Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat di permukiman kumuh, antara lain adalah : pembinaan masyarakat dalam kesiagaan menghadapi bencana (disaster preparedness), penyelenggaraan fire safety campaign, dan pengadaan pojok bimbangan masyarakat di IPK.

Keterangan : Ditulis pada tanggal 5 Desember 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s