RTH Jakarta, antara Target dan Kemampuan


Jakarta menghadapi 3 isu strategis, demikian yang diangkat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni : banjir, transportasi dan sediaan ruang terbuka hijau (RTH). RTH merupakan salah satu hal yang cukup kritis dihadapi Jakarta. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir degradasi luasan RTH terus mengalami penurunan, dari 32.110,30 ha (1972), 30.990,32 ha (1976), 27.014,23 ha (1979), 23.551,35 ha (1985), 7.246,64 ha (1999), 6.190 ha (2003). dan 6.900 ha (2005).

Pada sisi lain, RTRW Provinsi DKI Jakarta 2010 yang lalu menetapkan target RTH sebesar 9.544,81 Ha (13,94%). Dari target tersebut saat ini baru tercapai 9,97% (6.826,52 Ha), sisa target sebesar 3,97% (2.718,29 Ha). Sementara itu, kemampuan pengadaan RTH oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta rata-rata hanya sebesar 4 Ha per tahun. Dengan kemampuan tersebut berarti, target di atas dapat tercapai setelah 679.5 tahun, atau hampir 7 abad dari sekarang. Itu untuk target 13,94% dari luas wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Sementara itu UU 26 tahun 2007 menetapkan target RTH sebesar 30 %, yang terdiri atas 20 % RTH publik dan 10 % RTH privat. Dari 20 % RTH publik seluas 20.541,3 Ha ini, dengan kemampuan pengadaan RTH rata-rata hanya sebesar 4 Ha per tahun, berarti target tersebut baru dapat tercapai setelah 5.135 tahun, atau hampir 51 abad dari sekarang, atau terpenuhi di tahun 7144.

Saat ini RTRW 2010 tersebut sedang direvisi, untuk menjadi RTRW 2030. Kita tunggu berapa berapa angka target yang akan dicantumkan, yang realistis sesuai kemampuan dan sumberdaya yang ada.

Saat ini RTH di Jakarta tersedia dalam bentuk : kawasan hijau lindung, kawasan hijau binaan eksisting di darat, kawasan hijau binaan eksisting yang dikelola sebagai jalur pengaman, dan pulau-pulau kecil. Rinciannya, kawasan hijau lindung (hutan lindung. cagar alam. suaka margasatwa. dan hutan wisata) seluas 272,08 Ha, kawasan hijau binaan eksisting di darat (hutan kota. taman kota, taman lingkungan, tempat bermain, lapangan olahraga, dan pemakaman) seluas 5.790,62 Ha, kawasan hijau binaan eksisting yang dikelola sebagai jalur pengaman jaringan listrik tegangan tinggi, jalan tol, sungai, dan fungsi khusus seluas 2.076,12 Ha, dan pulau-pulau kecil seluas 22,67 Ha.

RTH itu sendiri memiliki fungsi ekologi perlindungan spesies (kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan hutan mangrove), fungsi ekologi terkait iklim mikro dan kualitas udara (sebagai produsen oksigen dan penyerap pencemar udara : didasarkan pada jenis vegetasi, kerapatan vegetasi, dan luas tajuk. Termasuk didalamnya adalah roof garden dan dinding hijau/green wall), fungsi tata air (didasarkan kepentingan RTH untuk membantu daur hidrologis), fungsi sosial (didasarkan pada standar kebutuhan dan ketersediaan lahan untuk taman kota, taman lingkungan, lapangan olahraga, taman pemakaman umum), dan fungsi ekonomi (didasarkan pada lokasi kegiatan pertanian, kebun buah-buahan, dan tanaman hias). Apakah warga harus menunggu sampai 51 abad untuk dapat menikmati berbagai fungsi tersebut.

Memenuhi kebutuhan warga dan penggenapan fungsi RTH tersebut, sudah saatnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan pendekatan dan konsep perencanaan RTH, serta strategi pengembangan dan pemenuhan RTH. Memang terdapat sejumlah kendala dan masalah, seperti : kemampuan anggaran pemerintah terbatas; adanya okupasi lahan secara illegal di bantaran kali, dan kawasan RTH; belum meratanya distribusi penyediaan RTH; serta kecenderungan masyarakat membangun melebihi KDB. Untuk itu dibutuhkan adanya kajian alternatif pemenuhan RTH tersebut. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain adalah pelibatan pihak swasta, yang sudah dilakukan dalam bentuk Taman Gunung Agung. Langkah lain misalnya : koordinasi antar pihak yang berwenang dalam pengelolaan RTH, yakni dengan Pemerintah Pusat, instansi Pusat, antar sektor, dan Pemerintah Daerah berbatasan (interegional management); keterpaduan dengan program-program sejenis pada tingkat nasional; melibatkan dan meningkatkan peranserta masyarakat, membangun gerakan budaya melalui pencanangan motto pembangunan RTH Jakarta (Singapura : Clean and Green); melaksanakan sosialisasi, kampanye, penyuluhan, dan percontohan; mengembangkan sistem insentif/disinsentif terhadap penyediaan, peningkatan kualitas, dan pemeliharaan RTH; memberikan kompensasi terhadap development right; memberikan penghargaan terhadap warga, kelompok masyarakat, dan dunia usaha yang menunjang tanggungjawab Pemerintah dalam penyediaan, peningkatan kualitas, dan pemeliharaan RTH; pengaitannya dengan perijinan dan pengawasan pembangunan; pengenaan sanksi; serta pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengendalian pemanfaatan RTH. Hal ini hendaknya menjadi bagian dari upaya revisi RTRW Provinsi DKI Jakarta 2010 menjadi RTRW 2030, yang prosesnya saat ini sudah bergulir.

Keterangan : Ditulis pada tanggal 27 Agustus 2009.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s