Ruang Terbuka Hijau, Antara Luas dan Fungsi


Jakarta adalah sebuah kota yang berhadapan dengan masalah ruang terbuka hijau (RTH). Kota ini memiliki RTH yang sangat minim. Pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim wilayahnya memiliki luas RTH sebesar 9.544,81 Ha, atau sebesar 13,94% dari luas wilayah Provinsi DKI Jakarta (Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Sekda Provinsi DKI Jakarta, dalam Worshop Kajian Upaya Perwujudan Kota Jakarta yang Berkelanjutan, 20 Agustus 2009). Sementara itu ada pula yang menghitung luas RTH sebesar 7.554,78 Ha, atau 11.63 % dari luas Provinsi DKI Jakarta yang 68,471 Ha. Yang manapun yang digunakan, maka jelas angka-angka ini berada di bawah ketentuan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, yang menentukan luas minimal RTH adalah 30 %, yang terdiri atas 20 % RTH publik dan 10 % RTH privat.

Dalam pada itu, kesanggupan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai angka tersebut sangat terbatas. Sebagaimana mengemuka dalam workshop tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadapi sejumlah kendala dan masalah, yakni : pertama kemampuan anggaran pemerintah terbatas, mengingat upaya pembebasan lahan-lahan yang tidak berfungsi sebagai RTH membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kedua, adanya okupasi lahan secara ilegal di bantaran kali, dan kawasan RTH. Ketiga, belum meratanya distribusi penyediaan RTH. Keempat, kecenderungan masyarakat membangun melebihi KDB. Lebih lanjut workshop tersebut menggenapi kendala dan masalah tersebut dengan, sub-optimalisasi tentang kepentingan dan kebutuhan RTH secara fungsional, di mana RTH cenderung diposisikan sebagai pelengkap atau cadangan dengan orientasi kegiatan ekonomi. Keenam, lemahnya pendataan dan sistem informasi RTH untuk perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ketujuh, sistem penguasaan dan pemilikan lahan. Kedelapan, kelembagaan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan RTH menyangkut berbagai SKPD, Pemerintah Pusat, BUMN, dan lainnya yang menuntut koordinasi yang kuat. Kesembilan, peranserta masyarakat dalam penyediaan dan peningkatan kinerja RTH masih rendah.

Lantas, apa perlunya suau kota memiliki RTH ? Secara garis besar RTH memiliki 5 fungsi bagi suatu kota, yakni : fungsi ekonomis, ekologis, hidrologis, sosial dan estetis. Secara ekonomis, kiranya sudah jelas dengan adanya lahan-lahan tertentu yang digunakan untuk kegiatan pertanian kecil-kecilan, di sela-sela gedung pencakar langit. Lha wong kota metropolitan koq ada kegiatan pertanian, khan kurang pas, begitu umumnya pikir sebagian besar penduduk Provinsi DKI Jakarta.

Mengenai fungsi ekologis, hal ini secara garis besar berupa : pertama, jasa dan fungsi dari ekosistem, dan kedua adalah kesehatan ekosistem. Jasa dan fungsi dari ekosistem lebih lanjut dapat dirinci atas empat hal. Pertama, pengadaan : makanan, kayu dan serat, sumber daya genetika, air bersih, habitat, pengobatan alami. Kedua, pengaturan : penjernihan air dan udara, peraturan iklim, siklus mineral, peraturan erosi, pengelolaan sampah. Ketiga, dukungan : formasi lahan, produksi primer, fotosintesis. Keempat, budaya : estetika, pendidikan, ekowisata, nilai-nilai spiritual, rekreasi. Sedangkan fungsi RTH untuk menjaga kesehatan ekosistem berupa : kemampuannya untuk menjaga kualitas udara, kualitas air, struktur tanah, habitat dan kanekaragaman spesies, dan daya lenting (resiliensi ekosistem).

Fungsi RTH secara hidrologis bagi Jakarta terkait dengan banjir. Untuk itu keberadaan RTH adalah untuk meningkatkan kemampuan konservasi DAS dalam bentuk optimasi penyerapan air tanah. Fungsi ini lebih terkait dengan lokasi dalam ruang Jakarta. Di bagian hulu fungsinya sebagai penahan (detention) air hujan supaya tidak langsung runoff mengalir ke sungai, tapi masuk sebagian ke dalam tanah, untuk menjadi bagian air tanah. Di bagian tengah fungsinya adalah sebagai penyimpan air (storage), air hujan atau air sungai ditahan, sementara untuk menyimpan air pada saat musim hujan, dan dimanfaatkan pada saat musim kemarau, dan juga sebagai pengisi air tanah. Sedangan di bagian hilir fungsinya sebagai genangan dan memerlukan pembuang air (drainage) genangan air hujan yang ada di kawasan urban dialirkan melalui saluran drainase ke badan sungai dan terus ke laut.

Fungsi sosial dari RTH kiranya sudah sukup jelas, yakni sebagai sarana sosialisasi dan interaksi antar warga. Namun, sesungguhnya hal ini saat ini menjadi pertanyaan. Dengan kecenderungan gaya hidup masyarakat Jakarta yang cenderung bergeser menjadi masyarakat mal (”orang yang paling bahagia pada saat hari libur adalah orang yang dapat menjelajahi mal demi mal, berbelanja untuk produk apapun yang diinginkannya”, demikian mengutip pendapat dari Yayat Supriyatna seorang, pengamat perkotaan), penggila elektronik (cyber, internet, seluler phone, televisi, dll) dan facebook, serta terbentuknya masyarakat jaringan. Maka apakah RTH masih dibutuhkan ?

Fungsi estetis dari RTH merupakan fungsi yang paling banyak digarap, karena fungsi inilah yang paling kelihatan sebagai kosmetik kota dan menjadi ajang prestasi pejabat.

Dari segenap fungsi tersebut, terkait dengan upaya mewujudkan Jakarta yang berkelanjutan serta menghadapi bencana banjir, kiranya fungsi ekologis dan hidrologis merupakan fungsi yang seharusnya mendapat perhatian utama. Perhatian inilah yang diharapkan dapat dipacu melalui penerapan ketentuan 30 % dari UU 26/2007. Hanya yang menjadi pertanyaan, apakah dengan pemenuhan ketentuan 30 % tersebut maka fungsi ekologis dan hidrologis akan dapat terwujud ? Jangan-jangan dengan luas RTH kurang dari 30 % pemenuhan fungsi ekologis dan hidrologis sudah dapat terpenuhi. Atau sebaliknya, dibutuhkan RTH lebih dari 30 %.

Di sini yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana sebaiknya kualitas RTH yang seharusnya tersedia, lepas dari 30 % atau tidak. RTH yang seperti apa yang seharusnya tersedia, sehingga mampu mengatasi polusi; mendukung proses asimilasi alami yang mendukung kehidupan biota, mendukung terlaksananya proses daur-ulang alami, siklus makanan, air, udara, mineral, karbon, nitrogen, sulfur, fosfor, kalium (NSPK), mineral, siklus hara, dalam rantai makanan, siklus mineral dan kehidupan (dalam tanah); meningkatkan terserapnya air ke dalam tanah (misalnya salah satu caranya adalah dibuat berselang seling antara tanaman dengan tracering upstream; dan sebagainya). Untuk menjawab hal ini dibutuhkan adanya kajian akademis untuk meneliti keterkaitan antara luasan dan kualitas RTH dengan pemenuhan fungsi yang diemban bagi Jakarta. Tentunya realisasi hal-hal ini tergantung kepada stakeholder dan shareholder di Provinsi DKI Jakarta.

Keterangan : Ditulis pada tanggal 27 Agustus 2009.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s