Tantangan Penanggulangan Kebakaran Kota Depok


Selama bulan September 2005, di Kota Depok terjadi kebakaran sebanyak 7 (tujuh) kasus, dengan penyebab utama adalah korsleting listrik. Kasus terakhir terjadi pada tanggal 21 September 2005 di Jalan Arjuna, Sukmajaya. Tempat kejadian kasus-kasus sebelumnya dapat dirinci sebagai berikut : (1) Kampung Utan, Kajur Halang; (2) Kampung Lio, Sukmajaya; (3) Pondok Sukmajaya; (4) Jalan Dursana, Mekarjaya; (5) Jalan Cilayu; dan (6) Cisalak. Sedangkan jika dihitung sejak awal tahun 2005, seluruhnya terjadi 60 kasus kebakaran. Perinciannya adalah sebagai berikut : Januari 3 kasus, Februari – Maret 3 kasus, April 6 kasus, Mei 9 kasus, Juni 9 kasus.

Menyikapi bencana yang demikian kerap terjadi ini, sudah saatnya Pemerintah Kota Depok memperhatikan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum No. 11/KPTS/2000 tanggal 1 Maret 2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan. Kepmen ini menegaskan bahwa, pertama setiap kota perlu menyusun Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran Kota (RISPK), dan kedua setiap kota perlu memiliki Manajemen Penanggulangan Kebakaran (MPK) perkotaan yang merupakan bagian dari ”Manajemen Perkotaan” untuk mengupayakan kesiapan : instansi pemadam kebakaran pengelola, penghuni dan masyarakat terhadap kegiatan pemadam kebakaran yang terjadi pada ”bangunan dan/atau lingkungan di dalam kota”.

Adanya RISPK dam MPK tersebut diharapkan dapat meringankan permasalahan yang dihadapi Dinas Kebakaran Kota Depok. Secara umum, permasalahan yang dihadapi Dinas Kebakaran adalah, pertama tanggung jawab pelayanan yang diberikan oleh station, sub-station, dan pos pemadam kebakaran hanya mengacu pada wilayah administratif, tanpa melihat wilayah tersebut sebagai suatu Wilayah Manajemen Kebakaran. Kedua, sulitnya memperoleh pasokan air untuk pemadaman kebakaran, yang disebabkan : terbatasnya sumber air, debit air yang tidak memadai, maupun kurangnya tempat penyimpanan air serta hidrant. Ketiga, hambatan terhadap aksesibilitas bagi kendaraan operasional pemadam kebakaran. Keempat, kurangnya bangunan pemadam kebakaran. Kelima, kurangnya sarana penanggulangan kebakaran, yang terdiri atas : kendaraan operasional lapangan, peralatan teknik operasional, dan kelengkapan perorangan. Keenam, terhambatnya regenerasi petugas teknis fungsional karena jumlah mayoritas saat ini sudah sangat senior dari sisi usia. Ketujuh, kurangnya pengetahuan, kesiagaan dan apresiasi masyarakat terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran, sehingga sulit untuk mengharapkan masyarakat berpartisipasi dan turut bertanggung jawab untuk mengatasi ancaman bahaya kebakaran.

Suatu RISPK, secara umum mengatur beberapa hal. Pertama adalah penataan perwilayahan penanggulangan kebakaran. Untuk wilayah seperti Kota Depok, maka Kota Depok akan dibagi menjadi sejumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), yang kemudian terbagi lagi atas Sub Wilayah Manajemen Kebakaran (SWMK), dan lebih lanjut dirinci lagi atas Distrik Manajemen Kebakaran (DMK).

Kedua, dalam tiap WMK, SWMK dan DMK ini selanjutnya ditentukan kebutuhan sediaan : station, sub-station, dan pos-pos pemadam kebakaran, berdasarkan kriteria tertentu.

Ketiga, dalam tiap WMK, SWMK dan DMK ini selanjutnya juga ditentukan kebutuhan sediaan : letak titik, bentuk, ragam, dan sistem komunikasi, pada jaringan station, sub-station, pos-pos dalam setiap WMK dan antara WMK serta kantor Dinas Kebakaran.

Keempat, ditetapkannya jumlah, dan jenis kendaraan operasional, pada setiap station, sub-station dan pos-pos pemadam kebakaran.

Kelima, ditetapkannya jumlah, dan jenis peralatan teknis operasional yang harus tersedia pada setiap titik station, sub-station dan pos-pos penanggulangan kebakaran.

Keenam, ditetapkannya jenis, dan jumlah peralatan, serta perlengkapan personil yang harus tersedia pada setiap station, sub-station dan pos-pos.

Ketujuh, ditetapkannya : jumlah, dan kemampuan personil yang harus ada pada setiap station, sub-station dan pos-pos pemadam kebakaran.

Kedelapan, terukurnya kapasitas air yang dapat diperoleh untuk setiap : WMK, SWMK, dan DMK di seluruh wilayah Kota Depok.

Kesembilan, ditetapkannya radius letak titik sumber air termasuk hydrant pemadam kebakaran, berikut jenis, ragam, kapasitas dan sistemnya pada setiap : WMK, SWMK, dan DMK di seluruh wilayah Kota Depok.

Kesepuluh, diterbitkannya pola dasar pemberdayaan masyarakat, dan modul teknik pemberdayaan masyarakat pada setiap WMK, SWMK, dan DMK. Tentunya upaya community based development ini merupakan pilihan yang harus dalam jangka pendek atau jangka panjang. Namun, memasuki Era Globalisasi dengan kemampuan pemerintah yang semakin terbatas dan cenderung hanya menjadi enabler bukan provider, maka hal ini harus dilakukan.

Pembuatan RISPK ini akan merujuk kepada RTRW Kota Depok, yang pada tahun 2005 ini sedang dipacu penyelesaiannya oleh Bappeda maupun Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Depok. Adanya RISPK ini akan banyak membantu upaya penanggulangan kebakaran, sehingga diharapkan frekuensi kebakaran Kota Depok akan dapat diperkecil.

Keterangan : Dimuat di Monitor Depok, 30 September 2005 dan 1 Oktober 2005.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s