Tantangan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata di Indonesia


Secara umum kondisi umum daya tarik pariwisata di Indonedia terbagi dua : yang sudah eksis dan yang masih embrio. Contoh yang sudah eksis : Bali, Senggigi, Tana Toraja, Batam, Wamena, Borobudur, Yogyakarta. Pada sisi lain masih banyak, bahkan sangat banyak yang membutuhkan pengembangan. Lalu apa yang menjadi masalah dalam pengembangan berbagai daya tarik pariwisata  tersebut ? Masalah klasik pembangunan di Indonesia : ketersediaan dan keterbatasan anggaran.

Di Indonesia terdapat cukup banyak kabupaten/kota, yang angkanya terus bertambah. Tiap kabupaten/kota ini selalu menuntut kepariwisataan daerahnya dikembangkan. Dan pengembangan tersebut dituntut untuk dilakukan dalam waktu yang sesegera mungkin. Jika untuk suatu provinsi dilakukan penyusunan pemrioritasan pengembangan destinasi pariwisata, maka akan banyak Pemerintah Kabupaten/Kota yang menolak jika kabupaten/kotanya mendapat prioritas pengembangan yang kesekian. Maunya semua mendapat prioritas pertama.

Hal lain yang seringkali mengemuka adalah umumnya Pemerintah Kabupaten/Kota sangat bersemangat jika memaparkan aset daya tarik pariwisata yang ada di daerahnya. Daya tarik pariwisata berupa mata air panas, danau, kawasan hutan, patung bersejarah, pantai yang unik, namun semuanya dengan kondisi dan aksesibilitas yang sangat minim, kerap dikemukakan. Maunya, semua daya tarik pariwisata tersebut dikembangkan. Memang sebagai aset semua daya tarik pariwisata tersebut perlu diinventarisasi. Namun, dengan  keterbatasan kemampuan keuangan daerah, tentunya pemrioritasan pengembangan daya tarik pariwisata perlu dilakukan. Hal ini yang seringkali sulit diterima Pemerintah Kabupaten/Kota. Maunya semua daya tarik pariwisata di kabupaten/kotanya dikembangkan.

Dalam menuntut hal tersebut, anggaran Pemerintah Pusat seringkali menjadi andalan. Ada berapa kabupaten/kota di Indonesia ? Ada berapa banyak daya tarik pariwisata di seluruh Indonesia ? Maka akan dapat diketahui berapa besar anggaran Pemerintah Pusat yang dibutuhkan.

Upaya pengembangan suatu daya tarik pariwisata di suatu destinasi pariwisata secara umum terbagi atas pengembangan fisik dan pengembangan non-fisik. Pengembangan fisik dilakukan mulai dari penyusunan rencana, penyusunan rancangan (detailed engineering design) dan pelaksanaan konstruksi. Lingkup kegiatan pengembangan fisik tersebut berupa : pengembangan aksesibilitas, fasilitas dasar pariwisata, dan fasilitas pendukung kegiatan wisata. Pengembangan fasilitas dasar pariwisata berupa : area publik (misalnya plaza); informasi (misalnya : pusat informasi pengunjung, miniatur daya tarik pariwisata, rambu-rambu penunjuk arah, papan informasi utama, papan informasi khusus untuk setiap kegiatan wisata khusus, guide, brosur, leaflet, legenda); penginapan; perbelanjaan (misalnya : penjualan cenderamata, warung makanan, restoran/rumah makan/kafetaria, kios kebutuhan pribadi wisatawan, ATM, money changer); peribadatan (misalnya musholla/mesjid); pengamanan (antara lain : pos keamanan, pagar pengamanan, hidran/alat pemadam kebakaran); keselamatan/pos P3K; serta kebersihan (antara lain : kamar mandi/WC umum, tempat sampah, gerobak sampah). Sedangkan pengembangan fasilitas pendukung kegiatan wisata berupa : pengembangan semua fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang suatu kegiatan wisata yang dapat dilakukan pengunjung di daya tarik pariwisata, dan disesuaikan dengan tema sentral daya tarik pariwisata yang bersangkutan. Sebagai contoh dari fasilitas penunjang kegiatan wisata budaya pertunjukan kesenian : panggung, bangku penonton, area untuk menari,  ruang rias,  ruang ganti,  locker,  ruang kontrol (suara, cahaya dll),  pelataran untuk interaksi. Selain fisik hal non-fisk yang perlu dibenahi adalah : masyarakat di sekitar daya tarik pariwisata, SDM kepariwisataan, kelembagaan dan pengelolaan, aspek-aspek pendukung investasi, serta upaya promosi dan pemasaran. Dapat dibayangkan betapa berat dan besarnya pembiayaan yang perlu disediakan Pemerintah Pusat bagi pengembangan pariwisata di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, jika upaya ini dibebankan kepada anggaran Pemerintah Pusat.

Lalu bagaimana hal ini dapat dihadapi ? Pertama, keinginan semua Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengembangkan pariwisata di daerahnya sesegera mungkin, tentu harus diakomodasikan. Untuk itu dari tiap kabupaten/kota perlu ditentukan di mana dan apa yang akan dikembangkan. Pemrioritasan dalam lingkup kabupaten/kota ini merupakan suatu hal yang tak terhindarkan. Namun paling tidak bagi tiap kabupaten/kota ada ”mainan” yang dapat dielus-elus. Untuk menjawab di mana dan apa yang akan dikembangkan, perlu disadari bahwa kegiatan wisatawan dalam menikmati daya tarik pariwisata, pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan wisata. Umumnya wisatawan terfokus pada jenis kegiatan wisata tertentu, dengan ragam daya tarik pariwisata yang dikunjunginya adalah daya tarik pariwisata sejenis. Misalnya untuk wisata sejarah, maka wisatawan akan mengunjungi daya tarik pariwisata Candi Borobudur, Kraton Kesultanan di Yogyakarta, Candi Prambanan. Untuk wisata budaya : Pulau Bali, Kawasan Tana Toraja, Kawasan Kesultanan Buton, dan juga Kraton Kesultanan di Yogyakarta. Daya tarik pariwisata sejenis untuk suatu kegiatan wisata tertentu akan terangkai dalam suatu jalur wisata. Dalam kaitannya dengan lokasi pengembangan di atas, maka Pemerintah Kabupaten/Kota harus dapat menentukan jalur-jalur wisata yang ada, dan selanjutnya membedakan atas jalur wisata andalan dan jalur wisata pendukung, sesuai potensi pasar/wisatawan. Dalam masing-masing jalur wisata tersebut perlu dibedakan lagi antara daya tarik pariwisata utama dan daya tarik pariwisata pendukung. Berarti upaya pengembangan bukan hanya untuk satu-dua daya tarik pariwisata tertentu, tetapi beberapa daya tarik pariwisata yang terangkai dalam suatu jalur wisata.

Kedua, apa yang dikembangkan ? Yang dikembangkan bisa aspek fisik, bisa pula non-fisik. Nah, di sini diperlukan pemahaman Pemerintah Kabupaten/Kota bahwa upaya pengembangan destinasi pariwisata tidak harus dalam bentuk pengembangan fisik. Penyiapan SDM kepariwisataan yang sesuai dengan standar kepariwisataan nasional (jika bukan standar internasional), pembenahan kinerja kelembagaan kepariwisataan daerah, penyiapan regulasi kepariwisataan, penyiapan kemampuan aparat pemerintah daerah untuk melaksanakan penataan (meliputi perencanaan, implementasi dan monitoring/evaluasi) ruang kepariwisataan, pelatihan pemahaman kepariwisataan bagi stakeholder, penyiapan hal-hal yang mendukung keterlibatan UMKM dalam investasi kepariwisataan, pelatihan UMKM untuk membuat cenderamata, dan sebagainya, juga merupakan bagian dari pengembangan destinasi pariwisata.

Setelah hal tersebut dapat dilakukan, maka pengembangan daya tarik pariwisata akan dapat difokuskan pada : jalur wisata andalan untuk daya tarik pariwisata utama. Di luar ini akan terdapat pula daya tarik pariwisata pendukung pada jalur wisata andalan, yang merupakan pengembangannya pada tahap berikutnya. Prioritas selanjutnya untuk daya tarik pariwisata utama pada jalur wisata pendukung, dan terakhir daya tarik pariwisata pendukung pada jalur wisata pendukung. Untuk itu, dalam jangka pendek Pemerintah Kabupaten/Kota harus dapat menentukan dengan tepat, jalur wisata andalan serta daya tarik pariwisata utama yang terdapat di dalamnya, yang akan diprioritaskan pengembangannya. Pemrioritasan pengembangan jangka pendek ini perlu diwujudkan dalam bentuk pengembangan fisik dan non-fisik, sebagaimana disebutkan di muka. Dengan demikian banyaknya hal-hal yang harus dilakukan serta demikian terbatasnya anggaran pembangunan, upaya ini diperkirakan akan memakan waktu yang cukup panjang. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten/Kota (terlepas dari ada tidaknya bantuan dari Pemerintah Pusat) perlu berkonsentrasi pada hal-hal tersebut, dan tidak tergoda untuk pengembangan di luar jalur wisata andalan dan daya tarik pariwisata utama. Tidak berarti jalur wisata dan daya tarik pariwisata lainnya tidak dikembangkan. Pengembangannya dapat diarahkan untuk menduduki prioritas berikutnya setelah prioritas jangka pendek tersebut. Dengan demikian, anggaran yang sudah terbatas akan dapat diarahkan untuk penggunaan yang efektif.

Keterangan : Ditulis pada tanggal 30 April 2007.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s