Tugu Monumen Nasional, Sejarah Perkembangannya


Monas, singkatan dari Monumen Nasional, merupakan salah satu daya tarik wisata andalan Jakarta. Ke Jakarta belumlah lengkap jika belum menjejakkan kaki di Lapangan Monas dan memasuki Tugu Monas, begitu prinsip yang kerap dianut oleh wisatawan nusantara dari luar Jakarta.

Lapangan Monas, tempat keberadaan Tugu Monas tersebut, terletak di hati kota Jakarta. Nama Lapangan Monas berasal dari keberadaan sebuah tugu yang terletak persis di tengah lapangan, yang diberi nama “Monumen Nasional” (Tugu Monas). Nama resmi Lapangan Monas sebenarnya adalah Lapangan Medan Merdeka, tetapi lebih populer dengan sebutan Lapangan Monas. Lapangan ini merupakan ruang publik utama Jakarta, sekaligus bagi Indonesia. Sedangkan Tugu Monas merupakan tengaran (landmark) Jakarta, bahkan ikon bagi identitas ibukota Republik Indonesia. Sebagai landmark, Tugu Monas tidak saja memiliki skala yang gigantis, tetapi juga menjadi menjadi titik orientasi kota. Sedangkan lapangannya menjadi simpul aktivitas bagi penduduknya. Tugu Monas menjadi tujuan kunjungan, bukan hanya bagi warga Jakarta melainkan juga bagi para wisatawan nusantara yang berasal dari berbagai kota di Indonesia. Kemudahan dalam pencapaian merupakan unsur yang memperkuat keberadaan Kawasan Monas sebagai daerah tujuan wisata unggulan.

Tugu Monas merupakan suatu bangunan monumental yang dibuat untuk mengenang perjalanan sejarah panjang bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaannya. Wujud dan rancangan bangunan secara keseluruhan merupakan simbolisasi dari angka keramat 17-8-1945, hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Keberadaan Monas diharapkan menjadi tonggak bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang, dengan tidak melupakan keterkaitan dengan masa lalunya, “Jangan sekali-sekali melupakan sejarah”.

Lapangan Medan Merdeka yang lebih dikenal sebagai Lapangan Monas lahir dari rahim sejarah panjang pertumbuhan Jakarta, sejak masih bernama Jayakarta (1527-1619), Batavia (1619-1942) dan kemudian menjadi Jakarta (1942-sekarang). Selama hampir lima abad tersebut, telah terjadi beberapa kali perpindahan kawasan pusat pemerintahan (civic center) Jakarta. Sejarah kemudian mencatat bahwa kawasan sekitar Lapangan Monas dapat bertahan dari sejak awal terbentuknya, sampai saat ini sebagai civic center utama Jakarta, sekaligus nomor satu di Indonesia.

Ciri tata ruang kota yang bersifat universal di berbagai belahan dunia adalah adanya kawasan pusat pemerintahan, ditandai oleh keberadaan istana (keraton), serta ruang terbuka (alun-alun atau central square) yang terletak di depannya. Di Jakarta, sejarah merekam adanya central square kota yang berpindah-pindah dari alun-alun Jayakarta, Stadhuisplein di Batavia, Waterlooplein di Weltevreden, dan kemudian bergeser ke Konigsplein (sekarang Lapangan Monas).

Alun-alun Jayakarta  

Keberadaan bangunan keraton dan alun-alun pada masa Jayakarta hanya dapat diketahui dari catatan sejarah, mengingat bahwa ketika Jayakarta dikalahkan oleh Belanda pada tahun 1619, Kota Jayakarta dihancurkan sehingga rata dengan tanah. Berdasarkan catatan sejarah serta sketsa peta kota tahun 1618 dapat diketahui bahwa pusat Kota Jayakarta terletak di tepi barat Sungai Ciliwung, atau di kawasan belakang Jalan Kali Besar Barat sekarang ini. Dengan dibangunnya kota baru Batavia pada masa itu sebagai ganti Kota Jayakarta, bekas keraton dan alun-alun Kota Jayakarta tidak dapat dikenali lagi lokasi pastinya.

 

Peta kota Jayakarta tahun 1618 (keraton dan alun-alun di tepi barat Ciliwung)

 

Peta Kota Batavia tahun 1627 (pusat kota Jayakarta tak terlihat bekasnya)

Dari Stadhuisplein ke Waterlooplein  

Pada awal berdirinya Kota Batavia, Istana Gubernur Jenderal terletak di dalam benteng yang diberi nama Kasteel Batavia.

 

Model rekonstruksi Kasteel Batavia

Belakangan dibangun pusat pemerintahan baru di luar benteng, terdiri atas Stadhuis (gedung balaikota) yang dilengkapi dengan Stadhuisplein (plaza balaikota) serta Oudekerk (gedung gereja lama) yang kemudian diperbarui menjadi Nieuwekerk (gedung gereja baru). Stadhuis dan Stadhuisplein masih utuh sampai sekarang (menjadi gedung Museum Sejarah Jakarta dan Plaza Fatahillah), sedang Nieuwekerk sudah dibongkar dan dibangun menjadi gedung kantor yang sekarang digunakan sebagai Museum Wayang. Civic center Batavia ini menjadi semakin lengkap ketika gedung Raad van Justitie (pengadilan tinggi) dibangun di sisi timur Stadhuisplein (sekarang digunakan sebagai Museum Seni Rupa dan Keramik).

 

Istana Gubernur Jenderal di dalam Kasteel Batavia: pusat pemerintahan tanpa plaza

 

Peta Batavia tahun 1635, menunjukkan keberadaan Stadhuis, Stadhuisplein dan Oudekerk

 

Situasi Stadhuisplein pada abad 18: Stadhuisplein di latar belakang dan Oudekerk di sisi kanan plaza

Meski kemudian pusat pemerintahan berpindah ke selatan (kawasan Weltevreden), sampai dengan tiga setengah abad kemudian bekas civic center Batavia ini secara fisik tidak banyak mengalami perubahan, kecuali dibongkarnya bangunan gereja sebagaimana telah disebutkan di atas.

 

Gedung Museum Sejarah Jakarta (eks Stadhuis)

 

Gedung Museum Seni Rupa dan Keramik (eks Raad van Justitie)

 

Plaza Fatahillah (eks Stadhuisplein): situasi  pada akhir abad 20

Pada akhir abad 18, kondisi lingkungan fisik Kota Batavia mengalami kemerosotan tajam. Hal ini ditandai dengan berjangkitnya penyakit yang banyak memakan korban jiwa. Untuk itu Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang memerintah sejak tahun 1807 membangun kawasan pusat pemerintahan baru di wilayah selatan, yaitu di Weltevreden. Di sisi timur sebuah lapangan yang sangat luas, Daendels membangun Istana Gubernur Jenderal (di abad 17 lapangan luas ini dikenal sebagai milik Anthonij Paviljoen, tetapi kemudian mengalami beberapa kali pergantian kepemilikan). Istana yang dicat putih ini dijuluki Het Witte Huis (”the white house”), dan masih berdiri sampai saat ini (digunakan sebagai gedung Kementerian Keuangan). Halaman depan istana dihiasi dengan patung Jan Pieterzoon Coen, sebagai penghormatan kepada Gubernur Jenderal pertama yang merupakan pendiri Kota Batavia. Daendels sendiri (yang hanya memerintah selama beberapa tahun) tidak sempat menempati istana ini karena gedung tersebut baru dapat diselesaikan pembangunannya pada tahun 1828.

 

Istana Gubernur Jenderal, akhir abad 19

Lapangan luas di depan istana Het Witte Huis tersebut (sekarang Lapangan Banteng) diberi nama Waterlooplein, sebagai peringatan atas pertempuran di Waterloo. Persis di tengah lapangan didirikan tugu yang menjulang tinggi dengan patung singa di puncaknya. Karena patung singa tersebut, lapangan ini juga dikenal dengan sebutan ”Lapangan Singa”. Sebagai pelengkap bagi sebuah civic center, sebuah gedung pengadilan didirikan di samping Istana Gubernur Jenderal. Bekas gedung pengadilan ini sampai dengan tahun 1980-an digunakan sebagai gedung Mahkamah Agung RI. Pada paruh ke dua abad 19 di sekitar Waterlooplein dibangun gereja Katolik (yang setelah beberapa kali mengalami perubahan bentuk, kini menjadi Gereja Katedral) serta gedung pertunjukan yang dinamakan Stadschouwburg (kini Gedung Kesenian). Hampir sepanjang abad 19, kawasan Waterlooplein merupakan ”pusat kota” Batavia.

 

Situasi Waterlooplein di abad 19, dengan tugu dan patung singa di tengahnya, serta gedung Istana Gubernur Jenderal (De Witte Huis) di latar belakang

 

Pandangan dari  udara Waterlooplein di awal abad 20: Gereja Katedral di latar depan

 

Lapangan Banteng (eks Waterlooplein) dan Gedung Keuangan (eks De Witte Huis) di masa kini

Setelah Prokalmasi Kemerdekaan RI di tahun 1945, Waterlooplein dinamakan Lapangan Banteng. Tugu dengan patung singa dirobohkan. Pada tahun 1963, di tengah lapangan dibangun ”Tugu Pembebasan Irian Barat” untuk memperingati kembalinya Irian Barat ke pangkuan RI. ”De Witte Huis” digunakan sebagai kantor Kementerian Keuangan dan gedung pengadilan digunakan sebagai kantor Mahkamah Agung (sebelum kemudian pindah ke Jalan Medan Merdeka Utara).

 

Patung Pembebasan Irian Barat di tengah Lapangan Banteng

Dari Waterlooplein ke Koningsplein

Tidak jauh di sebelah barat Waterlooplein (sekarang Lapangan Banteng) terdapat sebuah lapangan luas yang semula dikenal sebagai Buffelsfeld (Lapangan Kerbau, karena digunakan untuk menggembalakan kerbau). Oleh Daendels lapangan ini dipakai sebagai tempat latihan militer dan dinamakan Champs de Mars atau Paradeplaats. Sementara itu, pembangunan Istana Gubernur Jenderal di sisi timur Waterlooplein yang tak kunjung selesai mengakibatkan adanya kebutuhan tempat tinggal bagi Gubernur Jenderal jika sedang berada di Batavia (ketika itu para Gubernur Jenderal tinggal di Istana Buitenzorg, yaitu Istana Bogor sekarang). Oleh karenanya, pada tahun 1816 sebuah rumah tinggal besar di Rijswijk (Jalan Veteran sekarang) milik J.A. van Braam dibeli oleh pemerintah Hindia Belanda dan kemudian digunakan sebagai ”Hotel Gubernur Jenderal” dan kemudian dikenal sebagai ”Istana Rijswijk”. Bangunan yang didirikan pada tahun 1796 ini semula adalah rumah tinggal dua lantai. Di tahun 1848 lantai atas dibongkar dan lantai bawah dibuat menjadi ruang pertemuan yang luas. Setelah kemerdekaan bangunan ini dinamakan Istana Negara dan masih utuh sampai sekarang.

Karena adanya kediaman Gubernur Jenderal di sisi utara Champs de Mars (sekarang Lapangan Banteng), lapangan latihan militer ini sejak tahun 1818 dinamakan Koningsplein (Lapangan Raja). Pemerintah Hindia Belanda ternyata masih membutuhkan adanya kediaman resmi Gubernur Jenderal di Batavia (di luar Hotel Gubernur Jenderal/Istana Rijswijk), maka pada tahun 1873 dibangun sebuah istana yang menghadap ke Koningsplein (beradu punggung dengan bangunan Istana Rijswijk). Sejak itu para Gubernur Jenderal tidak lagi tinggal di Bogor, melainkan di kediaman resmi yang kala itu dikenal sebagai ”Istana Gambir”. Setelah kemerdekaan bangunan ini dinamakan Istana Merdeka, dan kemudian (sejak tahun 1949) menjadi kediaman resmi Presiden Soekarno.

Seiring dengan keberadaan Istana Gubernur Jenderal di sisi utara Koningsplein, civic center pun bergeser dari kawasan Waterlooplein ke kawasan ini. Kegiatan kemasyarakatan dan hiburan rakyat pun banyak diadakan di Koningsplein, seperti misalnya ”Pasar Gambir” (semacam pasar malam yang diselenggarakan rutin setiap bulan Agustus sejak tahun 1930). Di masa pendudukan Jepang dan pada awal kemerdekaan, Koningsplein dikenal sebagai Lapangan Ikada. Belakangan Koningsplein/Lapangan Ikada ini dinamakan Medan Merdeka, namun setelah dibangun tugu Monas (Monumen Nasional) di pertengahan tahun 1960-an lapangan ini lebih terkenal dengan sebutan Lapangan Monas.

Perpindahan civic center di Kota Batavia: Dari kawasan Stadhuisplein ke kawasan Waterlooplein, kemudian ke kawasan Koningsplein

 

Peta situasi Weltevreden di akhir abad 19: Hubungan antara Waterlooplein dan Koningsplein

 

Foto dari udara di awal abad 20: Kawasan sudut Koningsplein dan Istana Gambir (sekarang Istana Merdeka) di depannya

 

Foto udara Lapangan Ikada (eks Koningsplein) tahun 1948

 

Peta zoning kawasan dan titik pusat Koningsplein

Dalam sejarahnya yang panjang, sejak masih dikenal sebagai Buffelsfeld di akhir abad 18, kemudian menjadi Champs de Mars (1807), lalu Koningsplein (1818), Lapangan Ikada (1942) sampai menjadi Lapangan Merdeka (1949), central square yang kini lebih dikenal dengan sebutan Lapangan Monas ini telah mengalami berbagai perubahan tata ruang dan perubahan fungsi. Selain itu, sejarah juga mencatat adanya berbagai bentuk usulan penataan kawasan ini, meski tidak semua sempat diwujudkan.

Monas Pada Masa Pra Kemerdekaan

Sejak ditetapkan sebagai lapangan parade militer pada masa Daendels, Koningsplein mengalami beberapa kali perubahan penataan. Pada tahun 1892 Dr. M. Treub, Kepala Kebun Raya Bogor, mengajukan rancangan tata ruang baru untuk Koningsplein, yaitu sebagai taman kota yang dilengkapi dengan pohon-pohon tropis. Akses ke taman berupa sumbu-sumbu diagonal ditambah dengan sumbu melintang yang menghubungkan dengan bangunan museum (Gedung Gajah) di sisi barat taman. Bagian tengah taman yang merupakan pusat pertemuan sumbu-sumbu dirancang untuk menempatkan sebuah patung sebagai simbol “pusat Kota Batavia”. Dengan penataan seperti ini fungsi parade militer diusulkan untuk dikembalikan ke Waterlooplein. Rancangan Dr. M. Treub ini tidak sempat direalisasikan.

Berdasarkan catatan atas pemetaan Koningsplein, diketahui bahwa pada tahun 1918 lapangan ini telah tersegmentasi menjadi beberapa bagian dan beberapa bangunan besar didirikan di atasnya. Di sisi utara terdapat bangunan reservoir air dan di dekatnya terdapat fasilitas sportsclub. Masih di sisi utara, berhadapan dengan Istana Gambir (sekarang Istana Merdeka) terdapat kompleks gedung kantor telepon. Di sisi barat terdapat kompleks bangunan dan taman yang dinamai Helbachpark. Di bagian timur laut terdapat dua taman, yaitu Decapark dan Frombergpark serta gedung bioskop. Di dekat stasiun Gambir terdapat lapangan pacuan kuda dan di sebelah baratnya lahan untuk festival tahunan Pasar Gambir.

Pada tahun 1930, melalui suatu sayembara, Ir. Thomas Karsten – seorang arsitek – mengusulkan untuk menata kembali Koningsplein dengan titik tolak konsepsi ”alun-alun”. Sebagaimana terungkap pada rencana di tahun 1937, ada upaya menempatkan gedung Dewan Kota di tengah-tengah lapangan. Ada rencana pula menempatkan alun-alun di sisi selatan gedung Dewan Kota seluas 500 m x 500 m, lengkap dengan pohon beringin. Pada dasarnya, melalui rencana ini hendak dikukuhkan status Koningsplein sebagai pusat orientasi Kota Batavia yang dilengkapi berbagai fasilitas sosial-budaya dan olahraga, di samping fasilitas lain yang bersifat formal kepemerintahan. Hanya sebagian kecil dari gagasan Karsten terwujudkan, selebihnya gagal diimplementasikan karena segera setelah itu meletus Perang Dunia II.

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) relatif tidak ada perubahan fisik yang signifikan atas Koningsplein selain perubahan nama menjadi Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta). Kawasan di sekitar Lapangan Ikada pun tidak mengalami banyak perubahan.

 

Rencana penataan Koningsplein oleh Dr. M. Treub (1892)

 

Rencana penataan Koningsplein oleh Ir. Thomas Karsten (1937)

Monas Pada Masa Pasca Kemerdekaan

Setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonasia (tahun 1949) terjadi suatu momentum perubahan yang cukup berarti atas kawasan tersebut. Istana Merdeka (eks Istana Gambir) dan Istana Negara (eks Istana Rijswijk) resmi menjadi pusat pemerintahan, selanjutnya Lapangan Ikada diubah namanya menjadi Lapangan Merdeka. Beberapa taman dinamai dengan menggunakan nama tokoh nasional, seperti Chairil Anwar, Ronggowarsito, Amir Hamzah, dan W.R Supratman. Gagasan menasionalisasikan kawasan tersebut kemudian diteruskan melalui konsep pengembangan kawasan Monumen Nasional serta pendirian Tugu Nasional. Pola diagonal usulan Dr. Treub muncul kembali. Dalam gagasan ini, kawasan di sekitar Lapangan Merdeka dijadikan simbol kebesaran bangsa dan negara melalui penempatan fasilitas-fasilitas nasional yang berskala dunia. Termasuk dalam konsep ini adalah pengembangan Teater Nasional, Galeri Nasional, Masjid Istiqlal, dan Lapangan Banteng (dengan Tugu Pembebasan Irian Barat) serta Hotel Banteng (kemudian diubah namanya menjadi Hotel Borobudur).

Di tahun 1970-an sisi selatan Lapangan Merdeka dijadikan arena Pekan Raya Jakarta (Jakarta Fair) dan Taman Ria Monas yang dimaksudkan untuk mengulangi kesuksesan Pasar Gambir. Namun kemudian kegiatan tersebut dirasakan mulai tidak cocok sebagai pemanfaatan Lapangan Merdeka. Arena Pekan Raya Jakarta kemudian dipindahkan ke lahan bekas bandara Kemayoran. Salah satu pengaturan di kawasan sekitar Monas yang diketahui oleh banyak orang adalah ketentuan bahwa:

  1. tidak diijinkan ada bangunan melebihi ketinggian tugu Monumen Nasional
  2. tidak diijinkan kehadiran fungsi komersial/swasta

 

Peta situasi Lapangan Merdeka di awal tahun 1950-an, sesaat sebelum ditata kembali dengan adanya proyek Tugu Nasional

 

Peta situasi Lapangan Merdeka setelah selesainya proyek Monumen Nasional

Lahirnya Tugu Monas

Tugu di tengah lapangan yang sekarang dikenal sebagai ”Tugu Monas” memiliki riwayat kelahiran yang panjang. Di tahun 1954 Presiden Soekarno merancang untuk menempatkan suatu tugu peringatan untuk menghormati dan mengenang jasa-jasa pejuang bangsa. Sebuah kepanitiaan dibentuk dan pada tahun 1955 diadakan sayembara perancangan ”Tugu Nasional”. Sayembara yang terbuka untuk semua warga negara Indonesia (baik secara kolektif maupun perorangan) ini ditutup pada bulan Mei 1956. Diikuti oleh 51 peserta, hasil tertinggi adalah hadiah kedua yang dimenangkan oleh arsitek F. Silaban. Dengan demikian bentuk Tugu Nasional yang memenuhi syarat belum dapat tercipta.

Setelah terbentuknya Panitia Monumen Nasional diputuskan untuk mengadakan sayembara ulangan atau sayembara kedua, yang dimulai pada bulan Mei tahun 1960. Diharapkan dari sayembara kedua itu akan dapat dihasilkan karya terbaik yang akan menggambarkan isi kalbu serta melambangkan keluhuran kebudayaan Indonesia. Panitia sayembara menjelaskan bahwa yang dikehendaki adalah bentuk tugu yang benar-benar bisa menunjukkan kepribadian Indonesia, tiga dimensi, tidak rata, menjulang tinggi ke langit, dibuat dari beton dan batu pualam tahan gempa dan tahan cuaca, bisa bertahan selama sedikitnya 1000 tahun dan dapat menghasilkan karya budaya yang menimbulkan semangat patriotik.

Sayembara kedua ini ditutup pada tanggal 15 Oktober 1960, diikuti oleh 222 orang, sedangkan gambar yang masuk berjumlah 136 buah. Hasil keputusan juri adalah tidak ada hadiah pertama maupun hadiah kedua yang dapat diberikan, melainkan hadiah ketiga, keempat dan beberapa penghargaan. Beberapa permasalahan yang menurut juri belum terpenuhi adalah :

  1. pemenuhan ketentuan tentang apa yang dinamakan ”nasional”
  2. penggambaran tugu yang dinamik, berisi kepribadian Indonesia dan mencerminkan cita-cita bangsa Indonesia
  3. pelambangan dan penggambaran ”api yang berkobar” di dalam dada bangsa Indonesia
  4. penggambaran hal yang sebenarnya bergerak, meskipun tersusun dari benda yang mati
  5. penggunaan material dari benda-benda yang tidak berubah dan tahan lama

Atas hasil tersebut kemudian Ketua Dewan Juri sekaligus Ketua Umum Panitia Monumen Nasional (Presiden Soekarno) menunjuk beberapa arsitek yang cukup mempunyai nama pada waktu itu, yaitu Soedarsono dan F. Silaban, yang ditugaskan membuat gambar rencana Tugu Nasional. Silaban dan Soedarsono bersepakat untuk masing-masing membuat gambar ide, yang kemudian diajukan kepada Presiden. Akhirnya pada permulaan tahun 1961 Ketua Umum Panitia Monumen Nasional selaku Ketua Juri, menyetujui pada garis besarnya gambar rencana gagasan yang dibuat oleh arsitek Soedarsono yang dianggap berisi kepribadian nasional. Soedarsono kemudian diperintahkan untuk mengembangkan ide tersebut. Dalam usaha pengembangan ide tersebut, Soedarsono selalu memberikan laporan kepada Presiden Soekarno dan semua ide tersebut selalu diparaf oleh Presiden Soekarno. Dalam membuat rencana awal Soedarsono mengambil dasar pemikiran sebagai berikut :

  1. Untuk memenuhi apa yang dinamakan ”nasional” diambil beberapa unsur saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang mewujudkan ”revolusi nasional” sedapat mungkin menerapkan pada dimensi bentuk arsitekturnya, yaitu penggunaan angka-angka 17, 8, 45 yang merupakan angka keramat ”Hari Proklamasi”.
  2. Falsafah ”lingga dan yoni” dapat dipenuhi dalam bentuk tugu yang menjulang tinggi menyerupai ”alu” sebagai ”lingga” dan bentuk wadah (cawan) berupa ruangan menyerupai ”lumpang” sebagai ”yoni”. Alu dan lumpang adalah suatu alat penting yang dimiliki setiap pribumi keluarga bangsa Indonesia, khususnya rakyat pedesaan. Lingga dan yoni adalah simbol dari jaman dahulu yang menggambarkan kehidupan abadi, adanya unsur positif (lingga) dan unsur negatif (yoni) seperti adanya siang dan malam, laki-laki dan perempuan, baik dan buruk, yang membentuk keabadian dunia.
  3. Bentuk seluruh garis-garis asitektur tugu ini mewujudkan garis-garis yang bergerak tidak monoton: merata, naik melengkung, melompat, merata lagi, lalu naik menjulang tinggi, akhirnya menggelombang di atas membentuk lidah api yang menyala. Badan tugu menjulang tinggi dengan lidah api di puncaknya melambangkan dan menggambarkan api yang berkobar yang tak kunjung padam di dalam dada bangsa Indonesia.
  4. Isi di dalam ruang tenang sebagai wadah penyimpanan benda bersejarah seperti atribut yang mengawali Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada dinding badan tugu bersegi empat dibuat satuan-satuan aksara dari bahan yang tahan berabad-abad, dimulai dari sebelah timur, sebagai simbol arah dari mana matahari mulai bersinar. Sambil duduk di amphitheatre dengan hening membaca Naskah Proklamasi di dinding, kita dibawa untuk merenungkan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia dengan segala pengorbanannya. Kemudian dinding sebelah utara memperlihatkan wilayah Republik Indonesia. Di bagian barat dibuat tempat yang terhormat untuk menyimpan bendera pusaka Sang Saka Merah Putih sampai akhir jaman. Di bagian selatan dipasang lambang negara Republik Indonesia dengan falsafah Pancasila dalam bentuk Garuda Bhinneka Tunggal Ika. 
  5. Bangunan tugu itu dilaksanakan dengan menggunakan benda-benda atau bahan-bahan yang tahan berabad-abad. Disini digunakan bahan batu alam, beton bertulang dan sebagainya dilengkapi dengan listrik, AC, telepon dan elevator (lift).

Berdasarkan gambar rencana Tugu Nasional oleh arsitek Soedarsono yang dikembangkan lebih lanjut, dan disetujui oleh Ketua Juri, maka dimulailah pemancangan tiang pertama pembangunan Tugu Nasional pada tanggal 17 Agustus 1961. Dalam penyelesaian pembangunan Tugu Nasional sampai saat ini ternyata masih ada yang belum sempat terselesaikan yaitu pemasangan kelompok-kelompok patung perjuangan di tiap sudut pada keempat pintu masuk Ruang Museum Sejarah yang bertemakan :

  1. Sebelah timur laut: kelompok patung perebutan kekuasaan dan penjajahan Jepang.
  2. Sebelah tenggara: kelompok patung Pahlawan 10 November 1945.
  3. Sebelah barat daya: kelompok patung pembentukan Tentara Nasional Indonesia, sebagai pemersatu Angkatan Bersenjata.
  4. Sebelah barat laut: kelompok patung Kebulatan Negara Kesatuan RI (masa pembangunan).

Dalam pelaksanaan pembangunan, Presiden Soekarno menjabat sebagai Ketua Umum Panitia Monumen Nasional (bouwheer) yang secara langsung mengikuti perkembangan teknis. Arsitek Soedarsono ditunjuk sebagai Direksi Pelaksana, Prof. Ir. Rooseno sebagai supervisor dalam konstruksi beton bertulang, dan PN Adhi Karya selaku pelaksana utama. Dalam hal wewenang kekuasaan daerah, koordinasi, logistik, perjanjian kerja dengan kontraktor diselesaikan oleh Ketua Harian Komandan Daerah Militer V/Jaya yang pada waktu itu dijabat oleh Kolonel Umar Wirahadikusumah. Wilayah Ibukota Jakarta Raya pada waktu itu berada di bawah pimpinan Gubernur Jakarta Brigjen Dr. Soemarno.

Pembangunan ”Tugu Nasional” yang kemudian secara resmi diberi nama ”Monumen Nasional” (sering disingkat ”Monas”) mengalami kelambatan terutama diakibatkan oleh terjadinya tragedi nasional peristiwa G-30-S di tahun 1965. Penyelesaian secara tuntas baru terjadi pada tahun 1976, dengan rincian tahapan pembangunan sebagai berikut:

  1. Tahap pertama, 1961-1965, pekerjaan di bawah pengawasan Panitia Monumen Nasional, dengan biaya yang didapat dari sumbangan masyarakat.
  2. Tahap kedua, 1966-1968, pekerjaan masih di bawah pengawasan Panitia Monumen Nasional, sedangkan biaya didapat dari pemerintah pusat, melalui Sekretariat Negara RI.
  3. Tahap ketiga, 1969-1976, pelaksanaan pekerjaan di bawah pengawasan Panitia Pembina Tugu Nasional, sedangkan biaya didapat dari pemerintah pusat, c.q. Direktorat Jenderal Anggaran melalui proyek REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun).

Arsitek Sudarsono  dengan konsep perancangan puncak Tugu Nasional berupa  ”lidah api yang menyala”

 

Gambar penampang desain awal Tugu Nasional

Lapangan Monas Masa Kini

Sejak tahun 1980-an terdapat upaya untuk menata kembali kawasan Lapangan Monas yang telah penuh sesak oleh bangunan, terutama di belahan selatan dan belahan timur. Satu demi satu kompleks bangunan yang ada dibongkar dan dipindahkan. Khusus untuk Arena Pekan Raya Jakarta disediakan tempat baru yang lebih representatif di bagian lahan bekas bandara Kemayoran. Sebuah masterplan kemudian disiapkan untuk menata kembali lapangan yang telah berhasil dikosongkan. Sambil menunggu realisasi penataan kembali lapangan, sebagian belahan selatan dimanfaatkan sebagai lahan parkir yang digunakan terutama oleh karyawan serta tamu kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jalan Merdeka Selatan. Sambil menunggu realisasi penataan kembali lapangan, sebagian belahan selatan dimanfaatkan sebagai lahan parkir yang digunakan terutama oleh karyawan serta tamu kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jalan Merdeka Selatan.

Masterplan Kawasan Monas

Kondisi fisik Lapangan Monas saat ini merupakan sebagian dari realisasi Masterplan Monas yang pada tahun 1993 telah dikukuhkan dengan Keputusan Presiden RI. Masterplan ini disiapkan oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. M. Danisworo, M.Arch., MUP. Muatan terpenting masterplan tersebut adalah mengembalikan Lapangan Monas menjadi ruang terbuka hijau, setelah Taman Ria Monas dan Arena Pekan Raya Jakarta (serta beberapa bangunan restoran dan night club yang sempat dibangun di kawasan ini) berhasil dipindahkan. Struktur sirkulasi utama berupa akses diagonal tidak mengalami perubahan, kecuali material permukaan jalan yang sekarang diganti dengan susunan batu alam, seperti sering dijumpai di jalanan kota-kota tua Eropa (yang merupakan ciri kawasan warisan abad pertengahan).

Dalam masterplan ini juga diatur pembagian zona di masing-masing bidang yang terbelah jalur sirkulasi diagonal. Sisi utara merupakan zona parade kenegaraan, sisi timur zona komersial, sisi selatan zona kebudayaan, dan sisi barat zona olah raga. Di sisi timur dan sisi selatan juga dirancang keberadaan ruang bawah tanah untuk sarana parkir dan pertokoan. Sebuah amphitheater dirancang untuk dibangun di sisi selatan, persis di tengah (pada sumbu utara-selatan Tugu Monas).

 

Masterplan Kawasan Monas (1993)

 

Sketsa tiga dimensi kawasan sekitar Tugu Monas versi masterplan 1993

 

Konsep ruang dan pencapaian dalam Masterplan Monas 1993

Sebagai taman kota yang terencana, Taman Medan Merdeka akan ditingkatkan fungsinya sebagai paru-paru kota dan pengendali lingkungan fisik. Akhirnya Taman Medan Merdeka akan menjadi simbol kebesaran dan kebebasan bangsa serta kebanggaan nasional. Bagian terpenting dari Taman Medan Merdeka direncanakan sebagai tempat kegiatan sosial-budaya, rekreasi, dan lokasi perpakiran. Taman tersebut terdiri dari zona inti yang disebut ”Ruang Agung” dan zona luar yang disebut ”Taman Kota”.

Ruang agung adalah ruang inti yang ditata sebagai ruang terbuka hijau tanpa pohon-pohon untuk memperkuat keberadaan Tugu Monas yang terletak ditengah-tengahnya, agar tampak menonjol. Sedangkan taman kota dengan pohon-pohon yang rapat atau lebat ditata untuk membentuk dan memperkuat keberadaan ruang agung, sehingga dengan demikian keberadaan monumen nasional yang didukung tatanan Taman Medan Merdeka menjadi lebih sakral.

Dalam pengembangan vegetasi, penataan dibuat sedemikian rupa dan tematik. Pada sektor selatan yang merupakan wilayah antara tugu Monas dan Jalan Medan Merdeka Selatan dimana terdapat gedung kegiatan Pemerintah DKI Jakarta ditanami berbagai jenis pohon yang mewakili jumlah propinsi di Indonesia (dahulu 27 propinsi, sekarang 30 propinsi). Vegetasi tersebut tersusun atas: Matoa – Papua, Menteng – DKI Jakarta, Sempur – Jawa Barat, Mahoni – Sulawesi Selatan, Duku – Sumatera Selatan, Melinjo – Banten, Saputangan – Riau, Kayu Manis – Sumbawa, Waru – Bengkulu, Ara – Lampung, Ketapang – Nusa Tenggara Timur, Sawo Kecik – Kalimantan Barat, Jati – Sulawesi Tenggara, Cengkeh – Sulawesi Utara, Ebony – Sulawesi Tengah, Cempaka Kuning – Nangro Aceh Darussalam, Agathis – Sumatera Utara, Puspa – Bangka Belitung, Kepel – Jawa Tengah, Mundu – Yogyakarta, Nyamplung – Jawa Timur, Beringin Putih – Kalimantan Timur, Segawe – Kalimantan Selatan, Rambutan Hutan – Kalimantan Tengah, Pala – Maluku, Kenari – Gorontalo, Gaharu – Nusa Tenggara Barat, Pinang Merah – Jambi, Kayu Putih – Maluku Utara, Keben – Bali.

Tata hijau di Medan Merdeka selain ditujukan untuk keindahan kota juga berfungsi sebagai biofilter terhadap palusi udara, suara, maupun cahaya yang berasal dari kendaraan bermotor terutama yang melintasi di keempat sisi ruas Jalan Medan Merdeka. Pada daerah panggung terbuka dipilih jenis tanaman yang berbunga sepanjang tahun dan dapat mengundang burung-burung.

Pada area pejalan kaki dipilih tanaman yang berfungsi melindungi dan memberikan keteduhan terutama dari teriknya matahari dan hujan . Tanaman peneduh ditata berjajar mengikuti jalur pejalan kaki.

 

Hutan kota dan bukit-bukit kecil di bagian tepi Lapangan Monas

 

Fungsi Lapangan Monas sebagai ruang terbuka hijau perlu dipertahankan (dikonservasi) karena sangat diperlukan sebagai “paru-paru kota” di tengah lingkungan bangunan yang padat

Secara umum konsep tata hijau ditujukan untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang menunjang keberadaan Tugu Monas serta Taman Medan Merdeka. Untuk itu pemilihan jenis tanaman pun bersifat eksklusif dan dirancang untuk mengisi lahan terbuka yang perlu dihijaukan. Sedangkan secara fungsional pemilihan tanaman adalah sebagai sangtuari satwa, taman pendidikan, peneduh, pengarah, dan penyejuk. Konsepsi taman sebagai sangtuari satwa secara perlahan mulai ditata meskipun secara artfisial, namun ternyata mampu memberikan hasil yang cukup signifikan. Berdasarkan informasi yang diterima dari pihak pengelola Taman Medan Merdeka pada medio Agustus 2004 dijelaskan bahwa pada bagian selatan Taman Medan Merdeka direncanakan untuk habitat rusa totol yang didatangkan dari Istana Bogor dan beberapa sumbangan masyarakat sebanyak 32 ekor yang menempati lahan seluas 5,2 ha. Dalam kurun waktu kurang dari setahun ternyata jumlah kawanan rusa tersebut bertambah menjadi 42 ekor. Dimana 10 ekor rusa dilahirkan ditempat tersebut. Habitat rusa tersebut dilengkapi dengan kolam buatan, rumput, srinkle, dan beberapa unggas sumbangan masyarakat.

Megingat bahwa realisasi masterplan ini perlu dilakukan secara bertahap (terkait dengan kemampuan pendanaan dan kondisi eksisting di lapangan), maka rencana pelaksanaannya akan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

  1. Tahap sampai dengan tahun 1995, meliputi penyelesaian penataan ”ruang agung” dan penataan ”taman kota” dengan pola sederhana yang tidak terlalu jauh berbeda dengan pola taman yang ada sekarang serta masih memberikan toleransi bagi keberadaan lapangan parkir di sisi selatan.
  2. Tahap sampai dengan tahun 1998, meliputi penataan taman kota dengan pola sederhana namun menuntaskan rencana tata kawasan sisi selatan, termasuk pembangunan panggung terbuka (amphitheater) dan meniadakan lapangan parkir.
  3. Tahap ideal yang tidak ditentukan waktunya, meliputi penataan taman kota dengan pola ideal dan penyelesaian ruang-ruang bawah tanah.

Sampai dengan menjelang akhir tahun 2004 sekarang ini, belum semua rencana untuk tahun 1998 dapat dilaksanakan. Sisi utara dan barat relatif telah mendekati kondisi yang direncanakan untuk tahun 1998. Meski telah enam tahun melewati batas waktu yang direncanakan, penataan di sisi selatan belum tuntas dilaksanakan. Amphitheater belum dibangun, dan lapangan parkir masih bertahan sebagaimana kondisi sepuluh tahun yang lalu.

Kondisi Kawasan Monas Saat Ini

Belum lama berselang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pengelola kawasan Monas telah membangun pagar besi di sekeliling lapangan. Pintu-pintu gerbang disediakan di sudut-sudut kawasan (akses diagonal) serta bukaan di pintu masuk lapangan parkir di sisi selatan. Sebelumnya rencana pemagaran ini mendapat tentangan keras dari kalangan masyarakat yang mengkhawatirkan keberadaan pagar akan membatasi akses publik ke Lapangan Monas. Pemagaran Lapangan Monas juga tidak tercantum dalam masterplan kawasan ini. Dalam konstelasi kelangkaan ruang publik di kota Jakarta, Lapangan Monas merupakan tempat rekreasi gratis bagi warga kota Jakarta. Setiap hari Minggu lapangan ini dipenuhi warga masyarakat yang berolahraga atau berekreasi, baik di taman, di kolam-kolam, maupun di tepi-tepi jalan (akses diagonal). Oleh karenanya warga kota kuatir bila pemagaran akan membuat akses mereka ke Monas menjadi terbatas.

Meski mendapat tentangan keras, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersikukuh melaksanakan pemagaran Lapangan Monas. Alasan yang dikemukakan adalah untuk menertibkan kawasan tersebut yang sebelumnya sangat semerawut oleh keberadaan para pedagang makanan-minuman yang tidak tertib. Selain itu, setelah pemagaran selesai lapangan Monas akan digunakan untuk membiakkan rusa totol (seperti di halaman depan Istana Bogor). Beberapa ekor rusa telah dilepaskan di lapangan ini, meski masih perlu dibuktikan apakah akan berhasil.

Sementara itu, sisi selatan masih dominan dengan kegiatan parkir yang melayani pegawai serta tamu kantor-kantor di Jalan Medan Merdeka Selatan, terutama kantor Pemerintah Provinsi DKI. Selain itu, beberapa rumah makan juga mulai bermunculan di sekitar lokasi parkir. Hal ini menandakan bahwa di lapangan ini telah berlangsung kecenderungan perkembangan yang tidak sesuai dengan masterplan kawasan.

 

Pembelian tiket masuk ke Tugu Monas

  

Pedagang di dalam Kawasan Monas

Sumber :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s