Menyoal Perhitungan Kebutuhan Air Untuk Pemadaman Kebakaran


Upaya pemadaman kebakaran, secara umum sangat bergantung kepada air. Memang terdapat jenis-jenis kebakaran yang ditangani tidak dengan air, tetapi dengan bahan pemadam jenis lain. Namun, yang paling umum dan banyak terjadi adalah jenis kebakaran yang ditangani dengan air. Terkait dengan kebutuhan air ini adalah seberapa banyak air harus disediakan.

Untuk menentukan seberapa banyak air harus disediakan, Permen PU Nomor : 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran  di Perkotaan telah mengaturnya dengan rumus :

Pasokan Air   =     V    x   AKK   x   FB

Minimum            ——-

                           ARK

dimana:

V       =   Volume total bangunan dalam (m3)

ARK =   Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran

AKK =   Angka Klasifikasi Konstruksi Bangunan Gedung

FB    =   Faktor Bahaya dari bangunan berdekatan sebesar 1,5 kali

Hasil perhitungan atas Pasokan Air Minimum ini, selanjutnya akan menjadi dasar bagi : penentuan WMK, perhitungan kebutuhan kendaraan, kebutuhan pos pemadam, dan kebutuhan personil.

Dari beberapa variabel di atas, pertama adalah Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran (ARK). ARK memiliki rentang antara 3 sampai dengan 7, di mana 3 adalah yang paling berbahaya dan 7 adalah yang paling aman. Sebagai contoh bangunan dengan ARK 3 antara lain adalah : minyak hidrolik mudah terbakar, pabrik pemintalan kapas, perakitan rumah modular, pabrik plastik, dan pelapisan furnitur dengan busa plastik. Sedangkan contoh bangunan dengan Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran 7 antara lain adalah : pos kebakaran, apartemen, universitas, kantor polisi, penjara, dan sekolah. Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2 dari Permen PU di atas. Hal lain terkait ARK ini adalah, menurut Permen PU tersebut, otoritas berwenang dan/atau Instansi Pemadam Kebakaran (IPK) setempat, berdasarkan hasil survai, harus menentukan angka klasifikasi risiko kebakaran.

Kedua adalah Angka Klasifikasi Konstruksi Bangunan Gedung (AKK), yang memiliki rentang antara 0,5 sampai dengan 1,5, tergantung kondisinya yang dideskripsikan dalam Permen PU di atas. Dalam penentuan AKK ini, menurut Permen PU tersebut, instansi kebakaran dapat membuat kajian dan klasifikasi konstruksi bangunan gedung di wilayah kerjanya.

Penggunaan rumus perhitungan pasokan air minimum tersebut, ternyata tidak semudah operasi matematikanya, yang berupa perkalian dan pembagian. Yang menjadi persoalan adalah aspek ketersediaan data. Pertama, data volume total bangunan dalam (m3) untuk seluruh bangunan di wilayah yang diteliti. Data ini umumnya sulit didapat jika kita berbicara pada lingkup kabupaten. Tidak banyak instansi yang memiliki data ini, baik instansi pemadam kebakaran, maupun instansi bidang ke-PU-an. Padahal, menurut Permen PU tersebut, otoritas berwenang dan/atau Instansi Pemadam Kebakaran (IPK) setempat harus menentukan ARK tersebut.

Kedua, data volume total bangunan tersebut dibutuhkan tidak hanya kondisi eksisting. Pengembangan sistem proteksi kebakaran bukan hanya untuk menghadapi kondisi saat ini, tetapi juga kondisi masa mendatang. Untuk itu dibutuhkan informasi mengenai arahan pengembangan wilayah untuk masa mendatang. Informasi ini akan menjadi landasan untuk memroyeksikan ARK ke masa depan. Untuk memroyeksikan ARK tersebut dibutuhkan volume total bangunan dalam (m3) untuk masa depan. Rujukan untuk hal ini adalah RTRW. Namun, yang menjadi masalah dalam dokumen RTRW hanya tersedia rencana penggunaan lahan (rencana pola ruang), misalnya : perumahan, industri, perkantoran, pemerintahan dan lain-lain. Dalam dokumen RTRW tidak tersedia angka rencana koefisien dasar bangunan (KDB) dan rencana koefisien lantai bangunan (KLB). Akibatnya, perhitungan untuk memperkirakan volume total bangunan dalam (m3) di masa datang nyaris menjadi tidak mungkin.

Ketiga, perhitungan pasokan air minimum tersebut didasarkan pada ARK, yang didasarkan lagi atas jenis bangunan, seperti : pengecoran logam, pabrik dan penyimpanan bahan peledak dan piroteknik, pabrik biji padi-padian, pengecatan/penyemprotan dengan cairan mudah terbakar, pelapisan/pencelupan, pabrik minyak biji rami, pabrik kertas dan pulp, pemrosesan kertas, gudang/pabrik senjata, garasi parkir mobil, pabrik roti, salon kecantikan dan potong rambut, pabrik minuman/bier, perpustakaan (kecuali gudang buku), museum, dan lain-lain. Sementara RTRW berbicara tentang rencana pola ruang, seperti :

  1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya meliputi: kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air;
  2. Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, dan ruang terbuka hijau termasuk di dalamnya hutan kota;
  3. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, antara lain kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
  4. Kawasan lindung lainnya meliputi kawasan taman buru, cagar biosfer, perlindungan plasma-nutfah, pengungsian satwa, serta pantai berhutan bakau.
  5. Perkantoran & pemerintahan;
  6. Perdagangan dan Jasa;
  7. Permukiman, dirinci dalam Perumahan, dan RTH Non-Hijau;
  8. Peruntukan Industri, dirinci dalam peruntukan industri besar, sedang, dan kecil, atau jenis industri menurut kepentingan kota masing-masing;
  9. Kawasan Industri;
  10. Kawasan Pariwisata;
  11. Kawasan Khusus (misal Militer, media, dll);
  12. Kawasan Bandara;
  13. Kawasan Pelabuhan;
  14. Kawasan Pelayanan Umum, dirinci kawasan pendidikan, kawasan kegiatan keagamaan, kawasan pelayanan kesehatan, Olahraga, terminal, dan kawasan pelayanan umum lainnya dalam wilayah kota;
  15. Perikanan, dirinci dalam perikanan laut dan perikanan darat/tambak;
  16. Hutan Produksi, dirinci dalam Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Konversi, jika direncanakan masih ada dalam wilayah kota s.d. 20 tahun ke depan;
  17. Pertanian, dirinci dalam Pertanian Lahan Basah (beririgasi, non irigasi), Pertanian Lahan Kering, Pertanian tanaman tahunan/perkebunan, dan Peternakan jika direncanakan masih ada dalam wilayah. Kota s.d. 20 tahun ke depan;
  18. Pertambangan, dirinci berdasarkan gol. A (strategis), gol. B (Vital), dan gol C (lainnya).

Terlihat di sini ada ketidakbersambungan antara rencana pola ruang dari RTRW dengan kebuthan perhitungan pasokan air minimum yang didasarkan lagi atas jenis bangunan. Hal lain yang mengemuka di sini adalah Permen PU Nomor : 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan sebenarnya lebih cocok untuk skala bagian wilayah kota (BWK), bukan skala kota / kabupaten. Sedangkan rencana tata ruang yang menjadi rujukan bukan RTRW, tetapi RDTR. Dalam RDTR ini, arahan mengenai penggunaan lahan, menurut Draft Pedoman Rencana Detail Tata Ruang Kota dari Kementerian PU tertuang dalam rencana peruntukan blok, yang terinci atas : kawasan fungsional perumahan, kawasan fungsional industri, kawasan fungsional pusat pemerintahan, kawasan fungsional perdagangan dan jasa, kawasan fungsional pertambangan, kawasan fungsional pariwisata, sedangkan kawasan fungsional alami / perlindungan : kawasan perlindungan setempat (sempadan pantai, sungai, waduk / danau, hutan kota), dan kawasan cagar alam (cagar budaya, ilmu pengetahuan / teknologi tinggi). Memang dalam pedoman ini antara Rencana Peruntukan Blok dari RDTR dengan kebutuhan informasi peruntukan bangunan untuk perhitungan pasokan air minimum dalam Permen PU di atas masih belum sepenuhnya selaras.

Keempat, RTRW Kota berlaku dalam angka waktu 20 (dua puluh) tahun. Namun, breakdownnya atas rencana pola ruang (paling tidak) 5 tahunan tidak tersedia. Kalau berbicara tentang tata kota, memang susah memperkirakan proyeksi rencana pola ruang 5 tahunan. Namun, untuk penanggulangan kebakaran ceritanya akan lain. Dengan tersedianya rencana pola ruang 5 tahunan, maka : penentuan WMK, perhitungan kebutuhan kendaraan, kebutuhan pos pemadam, dan kebutuhan personil 5 tahunan akan dapat dilakukan. Dari sini dapat dilihat bahwa skenario proteksi kebakaran dengan satuan waktu 5 tahunan akan dapat dirumuskan, jika tersedia rencana pola ruang yang dilengkapi dengan rencana KDB dan rencana KLB, yang dibreakdownnya atas rencana 5 tahunan.

Kelima, belum semua kota / kabupaten memiliki RDTR untuk seluruh bagian wilayah di dalam kota / kabupaten tersebut. Padahal adanya rencana tata ruang (dalam hal ini jka berupa RDTR) merupakan prasyarat untuk memperkirakan arah pengembangan kota / kabupaten untuk masa mendatang.

Melihat kenyataan ini, terdapat beberapa hal yang perlu dipikirkan oleh stakeholder terkait. Pertama, untuk pendataan volume total bangunan dalam (m3) eksisting, kiranya hal ini seharusnya menjadi bagian dari tupoksi dari instansi pemadam kebakaran, maupun instansi bidang ke-PU-an. Upaya ini perlu lebih digiatkan lagi.

Kedua, RTRW perlu memuat perkiraan angka rencana koefisien dasar bangunan (KDB) dan rencana koefisien lantai bangunan (KLB). Kalaupun sebagai rujukan digunakan RDTR (karena RDTR memuat rencana KDB dan KLB), maka sebaiknya penyusunan RDTR ini digalakkan untuk seluruh bagian wilayah dari kota / kabupaten yang hendak disusunkan RISPKnya. Atau RISPK diarahkan kepada kota / kabupaten yang sudah memiliki RDTR untuk seluruh bagian wilayahnya.

Ketiga, Permen PU Nomor : 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan perlu menentukan arahan nilai ARK dari rencana pola ruang (untuk RTRW) dan rencana peruntukan blok (RDTR). Kalaupun arahan nilai ARK dari RTRW dan RDTR ini tidak dapat disusun, maka paling tidak ada pedoman untuk menghitung ARK gabungan unsur-unsur rencana pola ruang (RTRW) dan rencana peruntukan blok (RDTR).

Keempat, RTRW dan RDTR perlu memuat rencana pola ruang (RTRW) dan rencana peruntukan blok (RDTR) yang bertahap untuk kurun waktu (paling tidak) 5 tahunan.

Kelima, mengingat baik Permen PU Nomor : 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan, draft Pedoman Rencana Detail Tata Ruang Kota, Permen PU Nomor : 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Permen PU Nomor : 17/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dikeluarkan oleh instansi yang sama (Kementerian PU), seharusnya tidak sulit untuk membuat muatan yang saling selaras satu sama lain, khususnya dasar mengenai perhitungan pasokan air minimum, serta pentahapan rencana.

Kiranya hal-hal ini akan dapat memperbaiki perhitungan pasokan air minimum, yang merupakan langkah awal tersusunnya RISPK yang dapat diandalkan.

Keterangan : Ditulis pada tangal 3 Oktober 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s