Penduduk Jakarta, Antara Daya Tampung dan Target


Hari-hari ini Jakarta tengah digempur oleh banjir, yang menurut beberapa pihak merupakan banjir yang terjadi akibat siklus curah hujan 5 tahunan. Sudah menjadi pengalaman sejak 1997, 2002, dan 2007 adanya beberapa lokasi yang menjadi langganan banjir. Dan di lokasi-lokasi inilah bermukim penduduk berikut segala aktivitasnya.

Sementara itu, RTRW DKI Jakarta menargetkan jumlah penduduk untuk tahun 2030 sebesar 12.500.000 jiwa. Penduduk sebanyak inilah yang sebagian diantaranya akan bermukim di lokasi-lokasi yang sebagian diantaranya merupakan lokasi langganan banjir. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana bisa ada penduduk yang bermukim di lokasi langganan banjir ? Bagaimana dengan aspek  kesesuaian lahan permukimannya ?

Sedari awal Jakarta memang telah berkembang tanpa dilandasi oleh pertimbangan kesesuaian lahan. Bagaimana bisa melandaskannya pada pertimbangan kesesuaian lahan, mengingat cikal bakal Jakarta tumbuh di Teluk Jakarta pada awal abad ke-15. Sementara itu, pedoman untuk kajian kesesuaian lahan dari Departemen PU baru keluar pada tahun 2007 berupa Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang. Pedoman ini, khususnya untuk aspek fisik merupakan titik tolak bagi kajian daya-dukung lingkungan kota. Bagi wilayah kota atau perkotaan, sumberdaya alam yang paling relevan berfungsi sebagai batasan adalah ketersediaan lahan. Jakarta telah tumbuh dan berkembang menurut proses okupasi dan invasi kawasan terbangun yang tidak selalu selaras dengan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan dan konservasi sumberdaya alam.

Dalam konteks pembangunan Jakarta, faktor-faktor yang mempengaruhi daya-dukung lingkungan meliputi : (1) keamanan lahan darat dari bahaya genangan oleh pasang laut, (2) keamanan lahan darat dari kerusakan badan air sungai, (3) keamanan lahan darat dari kerawanan genangan oleh curah hujan dan aliran permukaan, dan (4) kelayakan lahan untuk hunian dan kegiatan perkotaan

Untuk faktor pertama : keamanan lahan darat dari bahaya genangan oleh pasang laut, hal ini dikaitkan dengan kondisi wilayah Jakarta, yang sebagian besar merupakan dataran rendah yang berada di bawah muka laut pasang, sehingga secara periodik akan mengalami genangan jika pasang laut berlangsung dalam kondisi di atas rata-rata. Secara rasional, kawasan tersebut diasumsikan tidak layak untuk dihuni dan dimanfaatkan untuk kegiatan perkotaan, kecuali jika dilakukan upaya penanggulangan terhadap peningkatan muka laut yang memasuki kawasan daratan. Tingkat kelayakan huni direpresentasikan oleh kondisi ketinggian Jakarta, di mana wilayah dengan ketinggian kurang dari 3 m dpl dianggap tidak aman terhadap potensi muka laut pasang oleh karena memiliki potensi untuk tergenang air laut (rob).

Faktor kedua : keamanan lahan darat dari kerusakan badan air sungai, terkait dengan kondisi Jakarta yang dilintasi oleh sejumlah sungai yang berhulu di wilayah Jawa Barat dan Banten, di mana pada saat ini aliran dari hulu seringkali melimpas ke kawasan tepi sungai. Selain itu, sempadan sungai pada hakekatnya merupakan areal pengaman agar tidak terjadi kerusakan fisik pada badan sungai. Kawasan yang merupakan sempadan sungai diasumsikan sebagai kawasan yang tidak layak dihuni dan dimanfaatkan untuk kegiatan perkotaan, karena keberadaannya selain mengancam kerusakan sungai secara fisik juga berpotensi menerima dampak jika terjadi limpasan air dari badan sungai. Tingkat kelayakan huni dan pemanfaatan untuk kegiatan perkotaan direpresentasikan oleh kondisi hidrologi Jakarta, di mana kawasan selebar 20 meter di kiri dan kanan sungai dianggap tidak aman terhadap potensi banjir dan genangan.

Faktor ketiga : keamanan lahan darat dari kerawanan genangan oleh curah hujan dan aliran permukaan, terkait dengan historis Jakarta yang mencatat kejadian banjir dan genangan secara periodik dengan lokasi, luas, dan lama genangan yang berbeda-beda pada setiap kejadian, kecuali untuk lokasi tertentu. Kejadian banjir dan genangan selain disebabkan oleh aliran yang berasal dari hulu, juga disebabkan oleh rendahnya kapasitas sungai dan saluran drainase mematuskan air karena invasi sempadan sungai oleh bangunan, beban sampah yang dibuang ke sungai, sedimentasi, gradien sungai yang rendah, serta terjadinya amblesan (land subsidence) di sebagian wilayah Jakarta Utara. Kawasan yang telah diidentifikasi mengalami amblesan tanah diasumsikan sebagai kawasan yang tidak layak huni, karena potensial mengalami genangan jika hujan turun. Tingkat kelayakan hunian dan kegiatan perkotaan direpresentasikan oleh kondisi amblesan tanah Jakarta dengan batas ≥ 50 cm selama 5 tahun yang dianggap tidak aman terhadap bencana genangan.

Faktor keempat : kelayakan lahan untuk hunian dan kegiatan perkotaan, terkait dengan pentingnya pertimbangan kelayakan lahan untuk hunian dan kegiatan perkotaan. Kelayakan lahan untuk hunian dan kegiatan perkotaan disyaratkan tidak menyebabkan hilangnya lahan peresapan airtanah yang berfungsi menjaga keseimbangan daur hidrologis Jakarta. Wilayah bagian Selatan Jakarta diidentifikasi sebagai kawasan peresapan airtanah yang memiliki kemampuan infiltrasi yang baik, berfungsi mengurangi aliran permukaan (runoff) ke arah hilir, dan berpotensi menurunkan potensi kerawanan banjir dan genangan di Jakarta. Tingkat kelayakan huni dan pemanfaatan untuk kegiatan perkotaan direpresentasikan oleh sebaran daerah resapan airtanah, di mana daerah ini dianggap tidak layak bagi hunian.

Untuk mengetahui batas kemampuan berbagai faktor di atas dalam mendukung kebutuhan lahan layak huni dan layak dimanfaatkan untuk kegiatan perkotaan di Jakarta, maka dalam kajian daya-dukung digunakan teknik tumpang-tindih (superimpose) peta-peta yang merepresentasikan kondisi ketinggian, keamanan sempadan sungai, potensi amblesan tanah, dan potensi resapan airtanah. Melalui teknik superimpose dapat dikenali batas daya-dukung lahan tersedia bagi pembangunan di Jakarta.

Ternyata, luas kawasan layak huni dan layak untuk kegiatan perkotaan di Kota Jakarta adalah 37.703,16 Ha atau 58,53% dari luas daratan Kota Jakarta. Wilayah dengan lahan layak terluas terdapat di Kota Jakarta Timur, sedang Kota Jakarta Selatan mencatat prosentase lahan layak tertinggi.

Dikaitkan dengan jumlah penduduk Kota Jakarta pada tahun 2009 sebesar 7.617,016 jiwa (rekapitulasi dari Kecamatan Dalam Angka untuk ke-44 kecamatan), maka kepadatan penduduk rata-rata pada lahan layak huni dan layak bagi kegiatan perkotaan di atas, mencapai 202,03 jiwa/Ha. Apalagi jika dikaitkan dengan target RTRW : 12.500.000 jiwa, maka akan diperoleh tingkat kepadatan sebesar 331,54 jiwa/Ha. Dapat disimpulkan bahwa jika pemanfaatan lahan untuk hunian dan kegiatan perkotaan di Kota Jakarta didasarkan pada daya-dukung lahan, maka kepadatan penduduk rata-rata terkategori tinggi. Untuk mencapai kondisi kepadatan ideal bagi Kota Jakarta, maka sebagaimana yang selama ini telah berjalan, lahan yang tidak layak huni juga diberdayakan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan daya-dukung lahan dan intensifikasi penggunaan lahan melalui pembangunan vertikal. Peningkatan daya-dukung lahan mensyaratkan upaya perbaikan (improvement) kondisi fisik, inovasi dan pembangunan infrastruktur, regulasi dan pengawasan, dan peran serta masyarakat. Yang menjadi masalah, upaya peningkatan daya-dukung ini tidak berjalan mulus, sehingga timbullan permasalahan perkotaan, antara lain banjir.

Sumber :

Keterangan :

1. Ditulis pada tanggal 5 April 2012.

2. Tulisan ini merupakan hasil karya kolaborasi dari :

    a. Fitri Indra Wardhono :

    b. Hesti Nawangsidi :

    c: Ery Sunandar.

    d. Senny Pratiwi.

Senny Pratiwi 04

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s