Pengembangan RTH Kota Jakarta


Jakarta sebagai ibukota negara memiliki kedudukan, peran, serta fungsi yang sangat luas dalam konteks internasional, nasinal, regional, dan lokal. Keberlanjutan (sustainability) secara umum berarti kemampuan untuk menjaga dan mempertahankan keseimbangan proses atau kondisi suatu sistem, yang terkait dengan sistem hayati dan binaan. Dalam konteks ekologi, kebelanjutan dipahami sebagai kemampuan ekosistem menjaga dan mempertahankan proses, fungsi, produktivitas dan keanekaragaman ekologis di masa mendatang.

Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia menjadi Kota Jasa (Service City) bagi pemenuhan kebutuhan penduduknya maupun penduduk di wilayah sekitarnya. Sebagai kota jasa, Jakarta menjadi pusat pertumbuhan di berbagai bidang yang menyebabkan pendayagunaan sumber daya alam  tidak dibarengi dengan daya dukung yang dimilikinya. Hal ini, menjadi masalah dalam menjawab konsep berkelanjutan, di mana jasa merupakan bagian dari berkelanjutannya.

Dengan melihat Jakarta sebagai perkotaan yang merupakan kota jasa dan pusat peradaban manusia dengan berbagai aktivitasnya yang secara dinamis dan tumbuh dengan cepat membuat tekanan besar bagi Jakarta dan wilayah sekitarnya. Perkembangan Jakarta sebagai kawasan perkotaan menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan yang erat kaitannya dengan aspek lingkungan, sosial-budaya dan ekonomi. Kualitas lingkungan yang menurun yang ditandai dengan meningkatnya konversi lahan tidak terbangun menjadi kawasan terbangun, yang juga berdampak pada semakin berkurangnya ruang terbuka hijau, meningkatnya intensitas kemacetan, polusi udara,  meningkatnya kawasan permukiman kumuh perkotaan, dan sebagainya.  Permasalahan kawasan perkotaan juga mencakup aspek sosial yang terus meningkat, seperti kemiskinan, kekumuhan, sifat individualistik masyarakat, kriminalitas, segregasi sosial dan lain sebagainya yang sampai kini belum terselesaikan. Berbagai permasalah tersebut harus diselesaikan dengan pendekatan holistik (terintegrasi).

Kebutuhan menjaga keberlanjutan telah mulai menjadi perhatian dan isu publik ketika akhir-akhir ini kita sering mengalami berbagai bencana yang terkait dengan rusaknya lingkungan, peradaban manusia, seperti : banjir,  tanah  longsor, kekeringan,  pencemaran, dan sebagainya.  Keberlanjutan suatu perkotaan pada prinsipnya sangat tergantung pada komitmen sosial warganya untuk menjaga keseimbangan antara pendayagunaan dan pola konsumsi, konsumsi, atau eksploitasi sumber-sumber alam dengan daya dukung alam dan teknologi  memulihkan kerusakah alam dan mendayagunakan sumber-sumber yang terbarukan, yang memiliki tujuan agar pemanfaatan sumberdaya alam dapat dipertahankan pada laju dimana kelangkaan dan kepunahan sumberdaya alam bersangkutan tidak dihadapi oleh generasi mendatang. Dalam prinsip tersebut terkandung makna adanya batas atau limitasi keberlanjutan.

Dalam berbagai konteks kepentingan, pengertian berkelanjutan menjadi semakin kompleks terkait dengan beragamnya sistem kehidupan, baik yang terkait dengan karakteristik lingkungan hayati, lingkungan fisik, dan lingkungan binaan, termasuk diantaranya pengertian dan pemaknaan mengenai kota berkelanjutan (sustainable cities) dan ecomunicapilities.  Sedangkan pengertian dari pembangunan berkelanjutan merupakan upaya terus-menerus yang merupakan bagian dari proses menuju kualitas kehidupan generasi kini dan mendatang yang lebih baik secara ekonomi dan sosial dalam batas daya-dukung suportif sumberdaya alam dan daya-tampung asimilatif lingkungan.

Sesuai prinsip dan prasyarat pembangunan kota yang berkelanjutan, maka untuk mewujudkan Kota Jakarta yang berkelanjutan perlu mempertimbangkan kondisi, karakteristik, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi Kota Jakarta kini dan pada masa mendatang. Beberapa aspek terkait dengan Jakarta saat ini berhubungan dengan daerah-daerah sekitar Jakarta, seperti: Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kota/Kabupaten Tangerang, Kota/Kabupaten Bekasi, Kota/Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan  Kabupaten Cianjur. Bagaimana gambaran Jakarta saat ini dan bagaimana keberlanjutan dukungan dari wilayah sekitar Jakarta untuk masa mendatang. Prinsip berkelanjutan suatu kota dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek lingkungan, aspek sosial dan aspek ekonomi. Oleh karena itu semua indikator terkait keberlanjutan kota Jakarta akan dipaparkan berdasarkan aspek terkait.

Pembangunan Kota Jakarta yang berkelanjutan memiliki arti sebagai berikut:

  1. Kota Jakarta tumbuh dan berkembang kini hingga masa mendatang untuk menciptakan produktivitas yang senantiasa meningkat sebagai kontribusi terhadap kepentingan Nasional.
  2. Kota Jakarta menjamin kualitas kehidupan warganya kini hingga masa mendatang untuk mendukung tercapainya peningkatan produktivitas.
  3. Kota Jakarta tumbuh dan berkembang kini hingga masa mendatang melalui inovasi peningkatan daya-dukung dan daya-tampung lingkungan.
  4. Kota Jakarta tumbuh dan berkembang kini hingga masa mendatang melalui dukungan peranserta warga kota secara nyata dalam peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungannya.
  5. Kota Jakarta tumbuh dan berkembang kini hingga masa mendatang oleh dukungan wilayah lainnya dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan kota dan warganya.
  6. Kota Jakarta tumbuh dan berkembang kini hingga masa mendatang berkewajiban untuk  memberikan kompensasi terhadap wilayah lain yang mendukung kehidupannya.

Sebagai kota metropolitan dan ibukota Negara, perkembangan Kota Jakarta berlangsung sangat pesat. Dalam konstelasi Nasional, Kota Jakarta berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian, terutama perdagangan dan jasa. Pembangunan  fisik dan aktifitas perkotaan yang pesat telah memberikan implikasi serius terhadap pengelolaan ruang kota, berupa perkembangan kawasan terbangun yang berlangsung secara intensif dan cenderung mengakibatkan pelampauan daya dukung lingkungan.

Jumlah penduduk Kota Jakarta yang tinggi, yakni sekitar 7.554.461 jiwa pada tahun 2007 (berdasarkan data BPS tahun 2008) dan seluruh aktifitasnya menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan menjadi lahan terbangun untuk kepentingan perumahan, kegiatan ekonomi dan sosial, dan penyediaan infrastruktur dan utilitas kota, termasuk tumbuhnya kawasan kumuh yang tidak terencana. Perkembangan tersebut memberikan dampak terhadap ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) yang memiliki berbagai fungsi dalam menjaga kualitas lingkungan dan interaksi sosial, sehingga mengakibatkan kejadian banjir dan genangan, penurunan kualitas udara, dan kualitas kehidupan sosial.

http://pertamananpemakaman.jakarta.go.id/assets/data/files/2010_7-3.jpg

Dalam konteks tersebut, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan penyediaan RTH di wilayah kota dengan proporsi paling sedikit 30% dari luas wilayah kota untuk RTH publik dan privat. Distribusi RTH publik juga diamanatkan sesuai dengan penyebaran penduduk dan hirarki pelayanan menurut struktur dan pola ruang kota. Kota-kota besar, termasuk Jakarta yang telah berkembang sejak lama menghadapi kendala untuk merealisasikan penyediaan RTH sebagaimana dipersyaratkan. Saat ini luas area ruang terbuka hijau di Provinsi DKI Jakarta telah mengalami penurunan yang cukup drastis. Untuk itu diperlukan upaya-upaya atau inovasi-inovasi untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Penataan Ruang.

Penyediaan RTH di Provinsi DKI Jakarta menjadi tantangan serius sehubungan dengan tingginya persaingan pemanfaatan ruang antar kegiatan. Diperlukan kebijakan dan strategi khusus agar alokasi ruang untuk RTH tidak dikalahkan oleh aktivitas lain yang oleh banyak pihak dinilai lebih menguntungkan secara ekonomi.

Jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta sudah mendekati angka 10 juta jiwa di siang hari dan sekitar 8,5 juta jiwa di malam hari. Jumlah penduduk Kota Jakarta yang demikian besar tentu saja berimplikasi pada aktivitas yang tinggi, yang secara langsung dapat mendorong terjadinya kompetisi penggunaan lahan antara berbagai kepentingan, seperti perumahan, kegiatan ekonomi dan sosial, serta penyediaan infrastruktur dan utilitas kota. Di samping itu, kepadatan penduduk juga berimplikasi terhadap berkembangnya  permukiman kumuh, yang tidak dilengkapi dengan ruang publik sebagai wahana interaksi sosial.

Kompleksitas penyediaan RTH publik di DKI Jakarta dapat kita lihat dari perkembangan luas RTH dari waktu ke waktu. Kondisi eksisting RTH Provinsi DKI Jakarta pada tahun 1972 mencapai sekitar 19,14%, kemudian pada tahun 2005 telah mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu hanya sebesar 9,12%.  Dan tahun 2008 luasan RTH menjadi hanya sebesar 9,97%. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan dan memerlukan pemikiran yang serius untuk mencari solusinya. UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan alokasi ruang untuk RTH di kawasan perkotaan paling sedikit 30%  (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, di mana 2/3-nya merupakan RTH publik yang berarti merupakan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota.  Dalam memenuhi ketentuan tersebut, Kota Jakarta juga perlu memikirkan arahan pemanfaatan RTH yang tersedia.

RTH mempunyai fungsi yang luas dan beragam, seperti fungsi ekologis bagi keseimbangan lingkungan, penghasil oksigen, menyerap polusi, menurunkan temperatur, mengurangi kebisingan, dan menahan air. Sebenarnya kesadaran akan pentingya fungsi RTH bagi Kota Jakarta tersebut telah dijabarkan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan mencapai 30% dari luas daratan Provinsi DKI Jakarta terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat yang didedikasikan sebagai RTH bersifat publik seluas 20% dan RTH Privat seluas 10%. Dengan kondisi yang dihadapi saat ini dirasakan cukup berat bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memenuhi target tersebut.

Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, melalui perwujudan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik dilaksanakan tidak semata-mata hanya memperhatikan dan berdasarkan kebutuhan manusia, namun juga memperhatikan dan berdasarkan kepedulian yang besar pada aspek keberlanjutan.

Dalam Undang-Undang Penataan Ruang juga disebutkan bahwa perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini memberikan gambaran yang jelas mengenai pendekatan keberlanjutan lingkungan, dalam upaya mencapai keharmonisan antara lingkungan hidup alami dan lingkungan hidup buatan.

Salah satu masalah yang dihadapi dalam mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana menjaga kualitas lingkungan hidup dengan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Aspek lingkungan hidup, ekonomi dan sosial ini merupakan pilar dari pembangunan berkelanjutan, yang diharapkan dapat diwujudkan di Provinsi DKI Jakarta.

Berbagai kota besar di dunia, seperti New York, Manchester, Singapura, Beijing, Shanghai, dan Melbourne, saat ini telah menerapkan konsep ’green cities’ yang tercermin antara lain dengan meningkatkan proporsi luasan ruang terbuka hijau hingga mencapai 20% atau lebih dari total luas kota. Hal ini didasarkan pada berbagai pertimbangan antara lain untuk meningkatkan kualitas kesehatan serta memberikan kenyamanan perekat kebutuhan sosial dan kesegaran warga kotanya. Kita tentunya berharap agar hal seperti ini dapat diterapkan di seluruh kawasan perkotaan di Indonesia, terlebih di Kota Jakarta yang merupakan “panutan” bagi kota-kota lainnya. Penerapan konsep tersebut diharapkan dapat memberi manfaat ekonomi sebagai akibat dari meningkatnya citra kota yang ramah lingkungan dan ruang visual yang indah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ’nilai jual’ kawasan perkotaan bagi peningkatan investasi.

RTH merupakan salah satu unsur utama pembentuk kota yang perlu dirancang dengan baik dan benar, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan ruang interaksi sosial, meningkatkan kualitas kehidupan, membentuk identitas komunitas, melindungi kualitas lingkungan dan meningkatkan nilai ekonomi dari properti di sekitar RTH. Di samping itu, RTH juga berfungsi memberikan nilai tambah bagi fungsi lingkungan, seperti nilai estetika kota, pengendalian pencemaran udara, pengendalian iklim mikro, serta membentuk “image” suatu kota.

Apa yang diuraikan di atas, pada hakekatnya merupakan “keinginan”, “harapan” atau “kondisi ideal” yang diharapkan dari keberadaan RTH. Namun, yang menjadi persoalan adalah bagaimana hal tersebut dapat dicapai, di tengah keterbatasan sumber daya pembangunan yang ada, serta prioritas pembangunan yang cenderung tidak berpihak pada pengembangan RTH.

Mengacu pada prinsip dan prasyarat pembangunan kota yang berkelanjutan, maka untuk mewujudkan Kota Jakarta yang berkelanjutan perlu dirumuskan program-program untuk perwujudan kota Jakarta yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Jakarta kini dan pada masa mendatang, serta  mengacu pada 3 (tiga) aspek berkelanjutan, yaitu aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Untuk itu, dalam rangka pengembangan RTH Kota Jakarta, beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

  1. RTH di DKI Jakarta secara kuantitatif mengalami penurunan cukup drastis, yakni sebesar 19,14% dari luas Kota Jakarta pada tahun 1972, pada tahun 2005 menurun menjadi sebesar 9,12%, dan pada tahun 2008 menjadi sebesar 9,97%. Walaupun demikian, saat ini masih terdapat sekitar 33% lahan yang belum terbangun, antara lain lahan pertanian, lahan tidur yang belum dibangun oleh pemiliknya, atau lahan cadangan. Distribusi RTH di DKI Jakarta belum merata, seperti di Jakarta Pusat mencatat RTH dalam proporsi yang rendah.
  2. Kecenderungan pertambahan penduduk DKI Jakarta sejak 10 tahun terakhir mengarah menuju kondisi stabil, sehingga diharapkan Jakarta tidak menjadi lebih padat.
  3. Permasalahan yang timbul terkait dengan ketersediaan dan kinerja RTH di DKI Jakarta antara lain terjadinya banjir dan genangan, penurunan kualitas udara, kerusakan mangrove yang merupakan habitat burung air, dan ketersediaan ruang-ruang interaksi publik pada lingkungan permukiman dan tempat bekerja.
  4. Masalah banjir dan genangan pada hakekatnya bukan saja diakibatkan oleh proporsi RTH di DKI Jakarta yang rendah, namun secara fisik Kota Jakarta terletak lebih rendah dari muka air laut. Namun rendahnya water ratio dan RTH di Kota Jakarta ikut menyebabkan kejadian banjir dan genangan yang berulang setiap musim penghujan.
  5. Kepentingan RTH bagi Kota Jakarta adalah menjaga kualitas udara agar konsentrasi pencemar dapat dikendalikan. Hampir 80% pencemar udara di Kota Jakarta dihasilkan oleh gas buang kendaraan. Oleh karenanya, RTH diperlukan untuk menangkap pencemar Pb dan CO2 serta menghasilkan oksigen. Di samping itu sebagai konsentrasi aktivitas perdagangan dan jasa, maka Kota Jakarta menimbulkan gejala urban heat yang perlu dikendalikan.
  6. Keanekaragaman hayati selain terkait dengan keberadaan ekosistem mangrove di Jakarta Utara yang menjadi habitat burung air, juga menjadi keperluan untuk menjadikan Kota Jakrta layak huni (liveable). Diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai keanekaragaman hayati bagi Kota Jakarta secara sistemik sebagai daur ekologis antara vegetasi, satwa, dan manusia atau penduduk Jakarta.
  7. Walaupun terdapat kekhawatiran bahwa kepentingan RTH sebagai ruang interaksi sosial mengalami distorsi terkait dengan perubahan nilai pada masyarakat urban yang cenderung berubah menjadi masyarakat jejaring, namun kecenderungan tersebut perlu diposisikan secara proporsional terhadap segmen masyarakat. Masyarakat kota yang cenderung berinteraksi melalui sarana nir kabel dapat mengubah paradigma kepentingan RTH untuk bersosialisasi. Oleh karenanya, diperlukan pemahaman tentang struktur, proses, dan kultur masyarakat Jakarta.
  8. RTH DKI Jakarta perlu dilihat sebagai fenomena teknis, sistemik, dan paradigmatis. Ketiganya perlu digerakkan secara bersama, oleh karena satu dengan lainnya saling memperkuat. 
  9. Pada tataran teknis menghadapi tantangan bagi penyediaan RTH yang berkualitas. Diantaranya untuk mengendalikan banjir dan genangan di DKI Jakarta perlu menurunkan debit puncak aliran sungai yang melintasi Kota Jakarta. Artinya perlu konservasi DAS secara ketat dan konsisten.
  10. Pada tataran sistemik, perlu digali berbagai instrumen yang dapat memberdayakan seluruh pihak menjadi shareholders dalam penyediaan RTH di DKI Jakarta. Penyediaan RTH di DKI Jakarta tidak dapat mengandalkan kemampuan Pemerintah semata, namun keterlibatan masyarakat menjadi prasyarat penting.
  11. Pada tataran paradigmatis perlu mengubah pandangan bahwasanya RTH merupakan instrumen dalam rangka mencapai quality of life yang lebih baik. Walaupun UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bersifat preskriptif, namun perlu dikembangkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Kesimpulan :

  1. Kemampuan DKI Jakarta dalam mewujudkan RTH sesuai peraturan-perundangan yang berlaku akan menjadi barometer bagi kota-kota lainnya di Indonesia untuk melaksanakan hal yang sama.
  2. Dua pandangan dalam memaknai RTH adalah RTH sebagai instrumen untuk mencapai quality of life yang lebih baik dan RTH sebagai infrastruktur kota. Namun keduanya dapat diimplementasikan melalui berbagai upaya, diantaranya :
    1. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan program-program sejenis terkait RTH pada tingkat nasional, Jabodetabekpunjur, Provinsi DKI Jakarta, dan Kota/Kabupaten Adminisitratif di DKI Jakarta.
    2. Peranserta masyarakat dan swasta dalam pengadaan dan pemeliharaan RTH melalui sistem insentif dan disinsentif.
    3. Membangun gerakan budaya melalui perencanaan motto pembagunan RTH Jakarta melalui sosialisasi, penyuluhan, percontohan, dan kampanye,
    4. Memberikan kompensasi terhadap development right dan penghargaan terhadap warga, kelompok masyarakat, dan dunia usaha yang menunjang tanggunjjawab pemerintah dalam penyediaan, peningkatan kualitas dan pemeliharaan RTH.
    5. Mengaplikasikan ecoregion sebagai ruang perencanaan dengan mempertimbangkan keterkaitan ekologisnya. Untuk Kota Jakarta dapat mempertimbangkan wilayah Jabodetabekjur sebagai wilayah pengendalian banjir dan genangan.
    6. Penyediaan RTH publik dapat diimbangi dengan RTH privat. Sebagai satu kesatuan yang saling mengisi.
    7. Inovasi untuk memperhitungkan fungsi RTH dalam ukuran multi dimensi menjadi dua dimensi, seperti penggunaan indeks hijau, dan lainnya.

Sumber :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s